MALANGTIMES - Menjelang pesta demokrasi 2019, Wali Kota Malang Sutiaji minta kepada para akademisi dan masyarakat untuk memfilter sosial media. Yaitu menyaring mana akun yang bisa memberikan edukasi dan mana yang memang berpotensi untuk provokasi. Sebab, antara edukasi dan profokasi itu tipis.

"Sosial media ini sudah menjadi makanan empuk maka saya sudah minta kepada temen-temen di akademisi harus bisa memfilter mana akun yang bisa memberikan edukasi dan mana akun yang memang berpotensi untuk provokasi. Antara edukasi dan provokasi itu tipis. Tapi tinggal kita bisa memfilter atau tidak," ungkapnya saat ditemui dalam acara Deklarasi Daerah: Memperkuat Persatuan Daerah melalui Perlindungan Nilai Keberagaman dan Penegakan Supremasi Hukum dalam Pesta Demokrasi di auditorium gedung Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (UB).
Para kontestan yang akan bersaing dalam pemilu juga harus tunduk pada aturan main yang berlaku dan memperhatikan nilai-nilai etika. Kapolres Malang Kota AKBP Asfuri, S.I.K., M.H. menyatakan bahwa praktik kampanye kotor dan tidak bermartabat tidak boleh dilakukan. Kampanye kotor tersebut misalnya mempolitisasi suku, agama, ras dan antargolongan, mengadu domba, memecah belah masyarakat, menyebarkan kebencian dan berita bohong.
"Salah satu contohnya adalah pada saat pelaksanaan pilkada di Jakarta itu sangat luar biasa. Cara-cara kotor digunakan. Termasuk dengan menggunakan media sosial, kemudian di tempat-tempat ibadah, juga kotbah-kotbah yang dimasuki dengan kotbah-kotbah politik. Dalam pemilu 2019 semoga tidak terjadi. Kita harus berkomitmen bersama untuk menjaga agar pelaksanaan pemilu tidak ada lagi kampanye-kampanye kotor, kemudian saling menjatuhkan, dan juga menggunakan masjid sebagai tempat berpolitik," paparnya.
Sementara itu, Dandim 0833 Letkol Inf Nurul Yakin, M.A. menyatakan bahwa netralitas prajurit adalah harga mati. Dia menegaskan, apabila ada yang bertindak tidak netral maka itu adalah oknum.
"Netralitas prajurit adalah harga mati. Kalau ada yang bertindak di luar itu saya yakinkan adalah oknum. Secara ketat sangat-sangat diatur. Selain diatur oleh undang-undang juga diatur oleh instansi," ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Dekan 1 FH UB Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S., menyatakan bahwa konservatisme yang menimbulkan perpecahan dan rasa-rasa eksklusifisme kelompok harus dihilangkan.
"Itu demi demokrasi Indonesia yang berkualitas, berwibawa, dan yang terpenting adalah persatuan dan kesatuan bangsa tetap tercipta," jelasnya.
Untuk diketahui, secara politik, setiap musim pilkada, Indonesia selalu memiliki surplus politisi. Hal ini dinyatakan oleh Dosen Fisip UB Wawan Sobari, Ph.D. Menurutnya, jumlah politisi yang mendaftarkan dirinya menjadi calon legislatif semakin meningkat tiap tahunnya.