Bebaskan Lahan Jalur Wisata Balekambang, Pemkab Malang Butuh Dana Rp 9,8 Miliar

MALANGTIMES - Akses jalan wisata Pantai Balekambang terus dipelototi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. Setelah pembangunan jembatan baja Jurang Klampok, Desa Srigonco, Bantur, yang sudah selesai sekitar 60 persen lebih, kini Pemkab Malang berencana melakukan peningkatan dan pelebaran jalan setelah jalan tembus tersebut. 

Peningkatan dan pelebaran jalan yang direncanakan itu dimulai dari pertigaan jalan tembus Jurang Klampok sampai ke perempatan ruas jalan menuju wisata Pantai Balekambang. Rencana peningkatan dan pelebaran jalan tersebut sepanjang 4 kilometer dari akses keluar jalur tembus. 

Tim pun telah diterjunkan dalam melakukan survei untuk rencana tersebut. Baik dari sisi teknis pembangunan jalannya yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Kabupaten Malang maupun dari sisi pembebasan tanah milik warga yang terkena rencana tersebut. 

"Kami konsen dalam mewujudkan pembangunan jalan dan sarpras pelengkap di jalur wisata. Khususnya untuk wilayah selatan yang jalurnya memang secara teknis harus ditingkatkan," kata mantan Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Malang ini,  Senin (1/10/2018). 

Jalur wisata pantai selatan sampai saat ini memang terbilang ekstrem di beberapa ruas yang telah dipetakan Dinas PU Bina Marga. Khususnya di jalur Jurang Klampok,  Srigonco,  yang kini sedang dibangun jalan tembus dengan adanya jembatan penghubung. Di berbagai ruas jalan lainnya sampai ke perempatan jalan lingkar selatan (JLS), juga perlu adanya peningkatan dan pelebaran jalan yang layak secara teknis. 

Romdhoni menjelaskan, secara sederhana jalan wisata yang layak secara teknis adalah yang tidak memiliki tikungan,  tanjakan dan turunan terlalu ekstrem seperti di ruas jalur Srigonco serta bisa dilewati dua jalur oleh kendaraan bus. "Tanpa adanya macet tentunya. Saat ini jalur ke sana lebar jalannya memang belum memadai. Karena itu, kami rencanakan peningkatan dan pelebaran jalan di beberapa ruas. Tentunya setelah pembebasan lahan warga terselesaikan," urainya. 

Butuh dana cukup besar dalam merealisasikan rencana tersebut. Untuk pembebasan lahan warga dengan luasan sekitar 2,5 hektar (ha), Pemkab Malang membutuhkan anggaran sebesar Rp 9,8 miliar. Anggaran tersebut hasil tim lapangan yang telah diterjunkan untuk meng-cover tanah warga yang dimiliki oleh 180 kepala keluarga (KK) yang terdampak di Desa Srigonco. 

Tanpa adanya pelebaran jalan yang lahannya milik warga,  rencana tersebut memang tidak bisa berjalan. "Tim kami sudah memetakan secara teknis masalah tersebut. Pembebasan lahan memang tidak bisa dihindari dengan kondisi asal (eksisting)  seperti sekarang. Jadi, pelebaran nantinya bisa di kiri jalannya maupun kanan jalannya disesuaikan dengan kondisi asal saat ini," ujar Romdhoni yang juge menegaskan untuk persoalan tersebut, teknisnya ada di Dinas Pertanahan. 

Subur Hutagulung, kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Malang,  dalam kesempatan berbeda telah menyatakan,  rencana peningkatan dan pelebaran jalan, khususnya di wilayah Srigonco, memang telah dikoordinasikan dengan pihak PU Bina Marga. Tinjauan lapangan oleh tim juga telah dilakukan. "Tinggal konsultasi publik untuk hal tersebut," ucap Subur. 

Mantan kasubag hukum Kabupaten Malang ini melanjutkan,  setelah adanya tahapan konsultasi publik,  pihaknya akan melakukan pengumuman kepada masyarakat terdampak. "Kalau sudah clear semuanya, baru bisa dilakukan pencairan dana dan pembayaran untuk pembebasan lahan tersebut," pungkas Subur. (*) 

 

Top