SuratKabar.id
SuratKabar.id

MALANGTIMES - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Malang angkat bicara terkait pelarangan calon presiden, Snadiaga Uno saat akan menghadiri acara sidang Disertasi Program Ilmu Administrasi Pius Lustrilanang, M.Si di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (UB) Malang, Sabtu (29/9/2018).

Divisi Bidang Hukum dan Penindakan Bawaslu Kota Malang Iwan Sunaryo menegaskan, dalam PKPU No. 23 Tahun 2018 sudah dijelaskan jika terdapat beberapa tempat yang dilarang untuk berkampanye oleh setiap pasangan Capres dan Cawapres. Diantaranya adalah tempat beribadah, lembaga pendidikan, hingga lingkungan pemerintahan.

"Kampus itu kan juga termasuk salah satu lingkungan pendidikan," katanya saat dihubungi MalangTIMES, Sabtu (29/9/2018).

Lebih jauh Iwan menjelaskan, setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh masing-masing capres maupun cawapres akan disampaikan ke pihak berwajib termasuk kepolisian dan Bawaslu RI. Untuk selanjutnya akan ditembuskan ke masing-masing daerah sesuai dengan wilayah untuk beraktivitas.

"Kalau untuk Sandiaga di UB, saya belum melihat lagi apakah ada surat pemberitahuan kegiatan di Malang. Tapi semalam memang dengar slentingan terkait larangan tersebut, dan saya belum tahu pasti," jelasnya.

Menurutnya, apapun itu alasannya, aturan yang sudah tertera dalam undang-undang maupun PKPU memang harus semestinya ditegakkan. Ketika memang dinyatakan tidak bisa, maka Bawaslu wajib untuk menegakkan aturan tersebut.

"Hukum itu sifatnya pasti, tidak bisa diandaikan. Dan kalau sudah jelas dilarang maka Bawaslu akan menegakkan itu. Ini berlaku untuk semua calon, tidak bisa tebang pilih," imbuh Iwan.

Sementara itu, dalam PKPU Nomor 23 Tahun 2018, bab VIII tentang larangan dan sanksi, pasal 69 ayat 1 h dijelaskan jika pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Selanjutnya tidak diberi rincian lebih jauh terkait larangan tersebut.