Barisan polwan mengamankan halaman gedung DPRD Kota Malang dari masa aksi unjuk rasa yang ingin masuk ke gedung dewan. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

Barisan polwan mengamankan halaman gedung DPRD Kota Malang dari masa aksi unjuk rasa yang ingin masuk ke gedung dewan. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)



MALANGTIMES - Dalam dua pekan terakhir, gelombang unjuk rasa atau demonstrasi banyak digelar di Kota Malang. Baik dari unsur masyarakat sipil dan terbanyak melibatkan mahasiswa. Tak jarang, demonstrasi yang digelar melibatkan aksi saling dorong antarpeserta hingga dengan aparat keamanan. 

Kemarin (27/9/2018) misalnya, terjadi gesekan antara peserta Aksi Kamisan dengan massa bersorban putih. Urung digelar, dua kelompok massa pun dibubarkan oleh pihak kepolisian. Penyebabnya, unjuk rasa yang digelar tidak disertai izin. 

Lalu pada 27 September, dua gelombang unjuk rasa berlangsung di depan Balai Kota Malang dan gedung DPRD Kota Malang. Aksi pertama yakni dari Aliansi Mahasiswa Malang Bersatu soal reformasi agraria. Dilanjutkan dengan unjuk rasa para sopir angkutan umum soal isu pemindahan sub terminal jurusan Arjosari-Tidar (AT).

Pada 24 September, para mahasiswa membuat aksi memperingati Hari Tani Nasional yang menyoroti kebijakan impor pangan serta alih fungsi lahan di Kota Malang. Sementara pada 21 September, masa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Malang sempat ricuh dan diwarnai saling dorong dengan petugas. Bahkan para mahasiswa merangsek masuk ke halaman gedung  dewan. 

Kota Malang sebagai kota pendidikan, memiliki ratusan ribu mahasiswa pendatang dari luar daerah. Terkadang, bentrok fisik tidak bisa dihindari jika terdapat masalah. Wali Kota Malang Sutiaji berpesan kepada mahasiswa agar tidak bersikap anarkis secara fisik, sehingga meresahkan masyarakat setempat. 

Pasalnya, sebagai kalangan terdidik, mahasiswa harus mampu tampil sebagai agen perubahan di dalam masyarakat. "Jangan sampai anarkis fisik, tapi anarkis intelektual yang nantinya bermanfaat bagi masyarakat," tegasnya. Menurut Sutiaji, mahasiswa yang memiliki kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual, diharapkan mampu berperan khususnya untuk Kota Malang.

"Peran perguruan tinggi sangat penting bagi pembangunan suatu daerah, khususnya untuk Kota Malang. Jangan sampai peran itu ternoda aksi oknum yang ingin berbuat kekerasan," tegasnya. Sutiaji mengungkapkan, sebagai pemimpin daerah juga akan terus mengakomodasi seluruh aspirasi masyarakat. Termasuk suara-suara mahasiswa yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa yang teratur. 

Sementara itu, Kapolres Malang Kota AKBP Asfuri menegaskan agar pelaksanaan unjuk rasa yang dilakukan harus menaati prosedur. Termasuk menyampaikan pemberitahuan secara rinci sebelum menggelar aksi.

"Pengamanan aksi unjuk rasa yang dilakukan sesuai prosedur, silakan sampaikan aspirasinya sesuai undang-undang. Kepolisian siap mengamankan dan mengawal mahasiswa yang menyampaikan aspirasi," tegasnya.

End of content

No more pages to load