Formula yang diberikan pusat untuk guru honorer hanya dua opsi setelah DPRD Kabupaten Malang melalui Komisi I yang diketuai Didik Gatot menyampaikan aspirasi guru honorer.(Nana)
Formula yang diberikan pusat untuk guru honorer hanya dua opsi setelah DPRD Kabupaten Malang melalui Komisi I yang diketuai Didik Gatot menyampaikan aspirasi guru honorer.(Nana)

MALANGTIMES - Kemelut guru honorer yang difasilitasi pemecahan solusinya oleh DPRD Kabupaten Malang kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) menghasilkan dua opsi saja. Namun, tataran teknisnya masih belum bisa dipastikan penerapannya. 

Baca Juga : Dampak Covid-19, Beasiswa LPDP ke Luar Negeri Ditunda Tahun Depan

Khususnya di opsi kedua mengenai kelanjutan nasib guru honorer yang usianya di atas 35 tahun. Sedangkan opsi pertama yang disampaikan oleh pemerintah pusat sudah tidak bisa diutak-atik lagi. Syarat mengikuti CPNS 2018 secara usia tetap,  maksimal 35 tahun di bulan Agustus lalu. 

Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang yang beberapa hari lalu mengomunikasikan persoalan guru honorer tersebut. "Opsi pertama tetap dijalankan oleh pusat. Sedangkan opsi kedua, pusat memberikan dua pilihan yang disesuaikan dengan usia guru honorer," kata Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto kepada MalangTIMES,  Jumat (28/9/2018). 

Dua pilihan di opsi kedua adalah pemerintah pusat memfasilitasi guru honorer berusia 35-40 tahun melalui skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Melalui skema tersebut,  guru honorer dengan usia tersebut akan dipayungi peraturan pemerintah (PP) yang sedang dirancang. 

"Beban anggaran untuk pilihan ini ada di APBN. Sedang guru honorer yang usianya 40 tahun ke atas menjadi beban daerah dan masuk di pos belanja tidak langsung," ujar politikus PDI Perjuangan ini. 

Kedua pilihan tersebut, khususnya bagi guru honorer berusia 40 tahun ke atas, mungkin masih membutuhkan waktu yang lebih panjang. Pasalnya, pembebanan anggaran daerah tersebut tentunya membutuhkan payung hukum serta kemampuan keuangan di daerah. Pemerintah pusat dan daerah wajib duduk bersama dalam merumuskan formulasi tersebut. 

Tingkat daerah pun,  menurut Didik, perlu merumuskan terlebih dahulu kebijakan-kebijakan mengenai persoalan klasik berkepanjangan ini. DPRD, Dinas Pendidikan,  BKD,  Bagian Hukum,  asisten I dan II,  BPKAD menjadi penting untuk duduk bersama merumuskan hal tersebut. 

Baca Juga : Belajar dari Rumah Lewat TVRI Mulai Hari Ini, Intip Jadwalnya Yuk!

"Kita rencananya akan secepatnya mengundang pihak terkait. Agar proses belajar mengajar di sekolah tidak terganggu. Walau kepala disdik telah menjamin tidak terganggu dengan adanya mogok ngajar para guru honorer," ucapnya. 

Seperti diberitakan MalangTIMES, kemarin, Kepala Disdik Kabupaten Malang M. Hidayat menegaskan, proses belajar mengajar di wilayahnya berjalan normal. "Berjalan normal walau ada pemogokan ngajar oleh guru honorer. Tidak semua guru honorer ikut mogok kok," katanya. 

Lepas dari hal tersebut,  persoalan guru honorer yang telah menasional, tetap memerlukan solusi tepat dan cepat oleh pemerintah,  baik pusat maupun daerah. 

Didik juga menyampaikan, selain persoalan hak yang dituntut guru honorer, masalah data guru honorer pun patut diluruskan terlebih dahulu oleh semua pihak. "Ini agar data tersebut sama antara di disdik dengan di asosiasi guru honorer. Biar tidak ada miskomunikasi juga tentang ini," pungkasnya. (*)