Hati-Hati Kena Semprit Bawaslu, Branding Mobil Kampanye Ada Aturannya

Sep 24, 2018 09:11
Ilustrasi branding mobil kampanye pemilu lalu (Ist)
Ilustrasi branding mobil kampanye pemilu lalu (Ist)

MALANGTIMES - Para kontestan Pemilu 2019, baik pemilihan presiden (pilpres) maupun pemilihan legislatif (pileg), perlu berhati-hati dalam mengenalkan dirinya melalui media peraga kampanye berupa kendaraan roda empat. Baik itu milik pribadi maupun yang dipergunakan untuk kepentingan sosial  semisal ambulans. Begitu pula kendaraan roda empat yang dipakai untuk angkutan umum dan dipergunakan sebagai media kampanye. 

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malang telah mewanti-wanti mengenai hal tersebut. Branding kendaraan roda empat jangan sampai melanggar ketentuan alat peraga kampanye,  seperti diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 4 Tahun 2017.

Baca Juga : Pelanggaran Pemilu 2019 Capai 1.680 Berkas, Bawaslu: Kita Antisipasi Tak Terjadi di 2020

Mohammad Wahyudi, ketua Bawaslu Kabupaten Malang, menyatakan, branding kendaraan roda empat tidak diperkenankan untuk menampilkan gambar calon serta nomor urutnya. "Jadi, untuk mobil itu, hanya gambar logo parpolnya saja. Itu pun ada aturannya. Branding mobil itu masuk kategori stiker yang sesuai aturan ukurannya adalah 10 x 5 centimeter," ujarnya kepada MalangTIMES. 

Branding mobil untuk keperluan kampanye yang sering terlihat selama ini adalah hampir full-body. Gambar parpol, wajah calon, serta nomor urutnya mendominasi kendaraan roda empat tersebut. Tentunya ukuran tersebut melebihi aturan dalam PKPU mengenai kampanye. 

Wahyudi pun menegaskan,  pihaknya tentu akan melakukan penertiban kalau menemukan branding mobil tersebut. "Kami tertibkan sesuai aturan yang berlaku," ujarnya. 

Sekadar diketahui, dalam PKPU Nomor 4 tahun 2017 yang mengatur tentang kampanye, ukuran stiker  yang diperbolehkan hanya 10 x 5 cm. Di atas ukuran tersebut dan dipasang di medium apa pun, maka alat peraga stiker tersebut dinyatakan bentuk pelanggaran. Selain ukuran, stiker juga dilarang untuk ditempel di tempat yang merupakan fasilitas umum seperti tempat ibadah, rumah sakit, gedung atau fasilitas milik pemerintah, lembaga pendidikan (sekolah), jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, serta taman dan pepohonan.

"Jadi, untuk media kampanye berupa mobil ini, kami akan secepatnya melakukan sosialisasi. Begitu pula mengenai alat peraga lainnya," ujar Wahyudi.

Baca Juga : Masuk Kategori Rawan, Bawaslu Ingatkan Netralitas ASN Pemkab Malang dalam Pilkada

Dia juga menyatakan Bawaslu akan memolototi  sumbangan dana kampanye di atas ketentuan. Batasan maksimal sumbangan dana kampanye untuk perorangan sebesar Rp 2,5 miliar. "Sedangkan untuk badan usaha sebesar Rp 25 miliar. Di atas itu tentunya melanggar aturan yang ada," tandasnya. 

Disinggung mengenai penambahan alat peraga kampanye oleh calon,  seperti baliho dan spanduk,  Bawaslu menyampaikan bahwa parpol maupun calon bisa menambahnya selain yang disediakan KPU. "Tapi tentunya ada batasannya. Karena untuk kampanye Pemilu 2019 ini,  satu desa saja bisa mencapai 80 alat peraga nantinya," ucap Wahyudi yang belum bisa memastikan berapa jumlah baliho maupun spanduk yang diperbolehkan ditambah.  (*)

Topik
branding mobil kampanye pemiluBranding Mobil Kampanye Ada AturannyaKomisi Pemilihan UmumPemilihan Presidenpemilihan legislatif Pemilu 2019

Berita Lainnya

Berita

Terbaru