(Kiri ke kanan) Kepala Balitbangda Kabupaten Malang Mursyidah dan Ketua DRD Kabupaten Malang Prof Amin saat acara workshop nasional. (Balitbangda for MalangTIMES)

(Kiri ke kanan) Kepala Balitbangda Kabupaten Malang Mursyidah dan Ketua DRD Kabupaten Malang Prof Amin saat acara workshop nasional. (Balitbangda for MalangTIMES)



MALANGTIMES - Penelitian atau kajian dalam berbagai bidang kehidupan di Kabupaten Malang terbilang minim. Dari data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kabupaten Malang, dana untuk penelitian antara Rp 50 juta-Rp 183 juta per tahun.

Kondisi inilah yang membuat Balitbangda Kabupaten Malang mengoptimalkan keberadaan Dewan Riset Daerah (DRD) yang dihuni oleh para akademisi dan ilmuwan dalam berbagai kegiatan. Hal ini dalam upaya menumbuhkembangkan berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang. Sehingga nantinya ada guideline bagi pemerintah daerah untuk menerapkan hasil penelitian tersebut di setiap organisasi perangkat daerah (OPD), yakni berupa program unggulan.

Seperti diketahui, DRD Kabupaten Malang telah terbentuk sejak tahun 2016. Bahkan, DRD sejak dibentuk melalui surat keputusan (SK) bupati Malang telah melaksanakan peran dan fungsinya. Yakni sebagai akselerator dan inisiator dengan fungsi memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).

“Sayangnya dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam perencanaan penelitian, masih belum optimal. Baik dikarenakan persoalan anggaran yang sampai saat ini ‘nempel’ di kegiatan Balitbangda maupun minimnya anggaran tersebut. Karena itu, kami coba sinergikan kembali antara DRD dan Balitbangda secara tupoksinya,” kata Mursyidah, kepala Balitbangda Kabupaten Malang, Minggu (23/9/2018) kepada MalangTIMES.

Dalam APBD 2018 di Balitbangda, tercatat beberapa program penelitian dan pengembangan. Misal di bidang pembangunan, sosial kemasyarakatan, sosial politik, ekonomi, keuangan dan investasi serta lainnya. Dari berbagai program tersebut, anggarannya memang terlihat minim untuk sebuah penelitian. Contohnya, di bidang penelitian lingkungan hidup yang merupakan salah satu program strategis Kabupaten Malang, hanya dialokasikan Rp 60 juta per tahun.

Mursyidah pun menyampaikan, memang untuk DRD belum secara khusus dialokasikan anggarannya. “Karena itu, kami rangkul mereka dalam berbagai kegiatan. Baik workshop maupun rapat koordinasi tentang perencanaan penelitian. Juga kegiatan-kegiatan yang memang membutuhkan sentuhan dari mereka sebagai pakar dan ilmuwan di bidangnya,” ujarnya.

Langkah Balitbangda Kabupaten Malang merangkul DRD juga didasarkan pada kebutuhan pemerintah daerah dalam menyusun arah, prioritas dan kerangka kebijakan Iptek. Sekaligus untuk mengoptimalkan berbagai gagasan pengembangan potensi daerah dari DRD yang berpeluang untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Dari sisi teknis, hasil penelitian maupun kajian dari DRD itu sendiri sebagai second opinion kepala daerah. Sehingga arah kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam RPJMD akan lebih tepat sasaran dan lebih bermanfaat terhadap masyarakat. 

“Masyarakat berubah dan tantangan zaman semakin kompleks. Tentunya keberadaan DRD perlu untuk dioptimalkan dalam menjawab persoalan-persoalan terkait hal tersebut. Kita mencoba kembali memulainya dengan melibatkan secara aktif DRD dalam berbagai forum,” ujar mantan kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut.

Mursyidah melanjutkan, pihaknya memang memiliki kewajiban untuk mendorong kerja sama antar semua unsur kelembagaan iptek dalam pengembangan jaringan informasi serta penyebaran hasilnya. “Jalinan ini bisa antara DRD kabupaten dengan provinsi, pusat, maupun dengan litbang perguruan tinggi atau industri,” pungkasnya. (*)

End of content

No more pages to load