MALANGTIMES - Berdasarkan aturan yang ditetapkan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) RI terkait penerimaan PNS, setiap daerah wajib menyediakan kuota sebesar satu persen bagi penyandang disabilitas. Di Kota Malang, tahun ini dibuka 282 kursi lowongan, dan satu persennya adalah tiga kursi.

Berdasarkan situs resmi BKN, syarat yang harus dipenuhi untuk mengisi formasi khusus disabilitas itu adalah minimal berusia 18 tahun dan maksimal 35 tahun. Peserta harus menyertakan surat keterangan dokter terkait jenis disabilitas. 

Nantinya, penilaian sepenuhnya akan dilakukan oleh pemerintah pusat. Untuk selanjutnya akan ditetapkan sesuai kebutuhan di setiap daerah, termasuk Kota Malang. 

"Secara aturan penilaian langsung dari pemerintah pusat, dan akan ada penempatan di Kota Malang," terang Kabag Humas Pemkot Malang Nur Widianto belum lama ini.

Sementara itu, dari 282 formasi yang dibuka, tujuh diantaranya disediakan untuk mengisi formasi eks tenaga honorer kategori 2. Formasi tersebut akan diletakkan pada unit penempatan kerja sekolah negeri di lingkungan Dinas Pendidikan.

Sedangkan sisanya untuk formasi umum, dan sebagian besar akan ditempatkan pada jabatan tenaga guru yakni sebanyak 230 kursi. Selanjutnya untuk penempatan tenaga kesehatan sebanyak 39 kursi akan disebar di 16 puskesmas dan RSUD Kota Malang.

Rinciannya adalah tengah dokter umum, apoteker, perekam medis, dan perawat. Kemudian satu dokter spesialis bedah dan satu dokter spesialis anestasi untuk ditempatkan di RSUD Kota Malang.

Untuk formasi selanjutnya adalah tenaga teknis infrastruktur sebanyak enam kursi PNS. Ke enamnya akan ditempatkan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Malang. Diantaranya untuk mengisi tenaga teknis penata ruang, pengairan, teknik jalan dan jembatan hingga tata bangunan dan perumahan.