Provinsi Jatim akhirnya memberikan izin pinjam pakai balai uji kir Karanglo kepada Pemkab Malang. Hal ini akan mengurangi penumpukan kendaraan di Talangagung,  Kepanjen,  seperti saat ini. (Nana)
Provinsi Jatim akhirnya memberikan izin pinjam pakai balai uji kir Karanglo kepada Pemkab Malang. Hal ini akan mengurangi penumpukan kendaraan di Talangagung, Kepanjen, seperti saat ini. (Nana)

MALANGTIMES - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) akhirnya memberikan izin kepada Pemerintah Kabupaten Malang untuk mengelola secara penuh balai uji kir Karanglo. 

Izin berupa pinjam pakai balai uji kir Karanglo tersebut,  tentunya, disambut gembira oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Malang. Apalagi, sampai saat ini, Dishub terbilang kewalahan menampung kendaraan yang akan diuji di Talangagung, Kepanjen. 

"Akhirnya balai uji kir Karanglo diserahkan ke kami untuk pengelolaannya. Berita acara pinjam pakai juga beberapa hari lalu sudah ditandatangani," kata Hafi Lutfi, kepala Dishub Kabupaten Malang,  Jumat (21/9/2018) kepada MalangTIMES. 

Adanya kepastian pengelolaan tersebut juga membuat beberapa pemilik kendaraan di wilayah Malang utara yang tersebar di 11 kecamatan ikut bergembira. Pasalnya,  mereka akan dipermudah dalam proses uji kir kendaraannya, setelah selama ini harus ke balai uji kir Talangagung. 

Mustofa, pemilik kendaraan asal Singosari yang berprofesi sebagai sopir angkutan umum, menyampaikan bahwa dirinya tentu gembira dengan adanya hal tersebut. "Jadi nggak jauh-jauh kalau kir. Kalau di Kepanjen, berat di ongkos dan menyita waktu juga. Kami berharap yang di Karanglo bisa segera beroperasi lagi," ucapnya kepada MalangTIMES. 

Harapan masyarakat tersebut, menurut Lutfi, tentunya akan segera  ditindaklanjuti walaupun tentunya membutuhkan waktu dan anggaran terbilang besar dalam memfungsikan kembali balai uji kir Karanglo. Pasalnya, kondisi balai uji kir Karanglo membutuhkan renovasi serta penambahan alat uji kir. 

"Butuh renovasi untuk bangunannya serta penggantian alat kir karena sudah terlalu lama dan masih konvensional. Teknisnya sedang kami bahas,  baik di tingkat Pemkab Kabupateb maupun dengan provinsi," ujar Lutfi yang juga memperkirakan untuk hal tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp 2 miliar. "Jadi, kemungkinan besar tahun depan baru bisa kita realisasikan. Karena terkait dengan anggaran," imbuhnya. 

Secara hitung-hitungan kasar, itulah anggaran yang diperlukan untuk melakukan renovasi dan pengadaan alat kir baru tersebut. Dengan asumsi pendapatan dari uji kir kendaraan di wilayah Malang utara, maka anggaran pembangunan bisa kembali dalam hitungan tahun. Apalagi, beroperasinya balai uji kir yang akan mulai diakreditasi bakal menjadikan masyarakat semakin mudah dan terjangkau melakukan uji kir kendaraannya. 

Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor (UPTPKB) Dishub Kabupaten Malang Tutuk Handayani menambahkan, pihaknya memang sedang secara serius mempersiapkan balai uji kir Karanglo. Selain memiliki potensi besar dalam konteks pendapatan asli daerah (PAD), balai uji kir Karanglo juga akan lebih memberikan kemudahan bagi masyarakat. "Jadi, kami seriusi untuk hal itu. Izin pengelolaan sudah di tangan. Tinggal kami renovasi dulu bangunannya di tahun ini, " ujarnya saat ditemui di ruang rapat UPT PKB Talangagung. 

Disinggung mengenai anggaran untuk proses tersebut,  Tutuk menyampaikan ada anggaran dari perubahan anggaran kegiatan (PAK) 2018 sebesar Rp 200 juta. "Ini kamj pakai dulu rencananya untuk renovasi bangunannya. Tahun 2019, baru kami selesaikan renovasi serta penambahan alat kir-nya, " ucap Tutuk yang berharap beroperasinya balai uji kir Karanglo akan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai keamanan dan keselamatan berkendaraan melalui uji kir. (*)