Kolase  Soekarno, Soeharto, dan Gus Dur (Kompasiana)
Kolase Soekarno, Soeharto, dan Gus Dur (Kompasiana)

MALANGTIMES - Alat peraga kampanye (APK) bagi calon legislatif diperbolehkan menggunakan wajah tokoh yang melekat pada setiap partai. Tanpa kecuali tokoh nasional seperti tiga mantan presiden: Soekarno, Soeharto, hingga Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Aturan ini memang berbeda dengan pemasangan APK saat pilkada serentak 2018.

Divisi Sosialisasi KPU Kota Malang Ashari Husein menyampaikan, seluruh APK dalam kampanye Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 meliputi baliho, kaus, hingga banner memang diperbolehkan menggunakan wajah tokoh yang melekat pada parpol. Hal itu tertuang dalam PKPU Nomor 23 Tahun 2018. "Jadi, boleh menggunakan gambar dari tokoh nasional," katanya jepada MalangTIMES, Jumat (21/9/2018).

Selain penyertaan foto tokoh, setiap parpol juga diperbolehkan menyertakan visi, misi, dan lambang parpol dalam setiap APK yang dibuat. APK tersebut baik yang difasilitasi oleh KPU atau yang diadakan secara mandiri.

Lebih jauh Ashari menyampaikan, KPU memfasilitasi baliho bagi masing-masing parpol sebanyak 10 buah baliho dan 16 spanduk. Masing-masing parpol dapat menyetorkan desainnya maksimal dua. Seluruh APK nantinya akan disebar di seluruh kelurahan di Kota Malang. "Setelah APK jadi, akan diserahkan ke setiap parpol untuk dipasang sendiri," ungkapnya.

Secara rinci Ashari menyebutkan bahwa dalam Pileg 2019, KPU akan memfasilitasi APK berupa baliho sebanyak 160 unit dan 256 spanduk. Seluruhnya diserahkan kepada 16 parpol yang sudah mendaftarkan diri dalam Pileg 2019. Sementara jumlah APK mandiri bagi seluruh partai diperkirakan mencapai 3.990 baliho dan 7.980 spanduk.

"Itu total keseluruhan ya. Jadi, akan ada banyak APK yang terpasang nantinya. Tapi harus perhatikan wilayah mana saja yang boleh dan dilarang memasang APK," katanya lagi.

Sementara, APK lain seperti botol minuman, stiker, dan kaus masing-masing dapat diproduksi maksimal 60 ribu per item. Stiker dan APK yang dalam bentuk cetakan dilarang untuk dipasang dan ditempel di beberapa lokasi seperti kantor pemerintahan, lembaga pendidikan, hingga layanan kesehatan dan jalan protokoler. (*)