Jatim Times Network Logo
Poling Pilkada 2024 Agama Ekonomi Gaya Hukum dan Kriminalitas Kesehatan Kuliner Olahraga Opini Otomotif Pemerintahan Pendidikan Peristiwa Politik Profil Ruang Mahasiswa Ruang Sastra Selebriti Tekno Transportasi Wisata
Poling Pilkada 2024
Pemerintahan

Sederet Catatan DPRD Jatim terkait Pelaksanaan dan Kinerja APBD 2023

Penulis : Muhammad Choirul Anwar - Editor : Yunan Helmy

19 - Jun - 2024, 20:07

Placeholder
Sidang Paripurna DPRD Jatim dengan agenda laporan Badan Anggaran terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 yang juga dihadiri Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono, Rabu (19/6/2024).

JATIMTIMES - DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) memberikan sejumlah catatan mengenai pelaksanaan dan kinerja keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 Pemprov Jatim. Catatan ini khususnya diberikan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim.

Juru Bicara (Jubir) Banggar DPRD Jatim Mohammad Nasih Aschal menyoroti beberapa hal yang dinilai kurang dan perlu untuk diberikan evaluasi. Salah satunya kinerja BUMD. Diketahui BUMD hanya mampu merealisasikan Rp 459,794 miliar dari target 471,791 miliar. Artinya, realisasi target hanya mencapai 97,46 persen sepanjang tahun 2023. 

Baca Juga : Terima Kunjungan Bakorwil I Madiun, Pemkot Kediri Gelar Monev Percepatan Penurunan Stunting

"Penerimaan pajak daerah dan retribusi pertumbuhannya masih di bawah 4 persen, selain itu PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang realisasinya tidak mencapai target dari penyerahan hasil laba BUMD," ungkapnya di gedung DPRD Jatim, Rabu (19/6/2024).

Selain itu, melihat realisasi investasi di Jatim yang mencapai Rp145,1 triliun atau tumbuh 31,5 persen di tahun 2023, Banggar berharap ke depannya DPMPTSP menguatkan fokus investasi di sektor pertanian dan ketahanan pangan, peternakan, perikanan, dan UMKM.

"Banggar juga meminta kepada seluruh perangkat daerah untuk secara serius menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI dengan melakukan koreksi terhadap semua rekomendasi dan catatan BPK dengan berkoordinasi bersama komisi terkait di DPRD Jatim," tutupnya.

Nasih Aschal mengungkapkan beberapa agenda kebijakan yang harus ditekankan sepanjang tahun 2024.  "LHP BPK RI tiap tahun mencatat temuan kelemahan pengelolaan aset daerah, kami minta kedepannya BPKAD bersinergi dengan OPD lain untuk melakukan optimalisasi pengelolaan aset," ungkapnya.

Adapun perihal pembiayaan daerah yang turut menjadi pokok bahasan Banggar DPRD Jatim, legislator dari Dapil Jawa Timur 14 (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep) tersebut mensyukuri aspek pembiayaan netto Provinsi Jatim yang berada pada posisi lebih dari cukup.

Baca Juga : Relokasi Sekolah Terdampak Tanah Gerak Brau Kota Batu Masih Terkatung-katung

Baiknya posisi pembiayaan netto Jatim pada Tahun Anggaran 2023 tersebut membuat defisit anggaran Jatim tertutupi, meskipun begitu dirinya menyoroti sisa lebih perhitungan anggaran (silpa yang berjumlah Rp3,79 triliun atau 10 persen dari dana tersedia.

"Saya mewakili Banggar mendorong pemprov untuk secepatnya memastikan realisasi silpa tahun 2023 yang telah ditentukan penggunaannya dalam APBD 2024 dan memfokuskan silpa 2023 untuk sektor pelayanan publik daerah," katanya.


Topik

Pemerintahan DPRD Jatim Pemprov Jatim APBD Jatim 2023 Jatim



JatimTimes Media Terverifikasi Dewan Pers

UPDATE BERITA JATIM TIMES NETWORK

Indonesia Online. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com dengan klik Langganan Google News Jatimtimes atau bisa menginstall aplikasi Malang Times News melalui Tombol Berikut :


Penulis

Muhammad Choirul Anwar

Editor

Yunan Helmy