Jatim Times Network Logo
Poling Pilkada 2024 Agama Ekonomi Gaya Hukum dan Kriminalitas Kesehatan Kuliner Olahraga Opini Otomotif Pemerintahan Pendidikan Peristiwa Politik Profil Ruang Mahasiswa Ruang Sastra Selebriti Tekno Transportasi Wisata
Poling Pilkada 2024
Advertorial

Pj Bupati Jombang Jelaskan 4 Raperda ke Dewan, Salah Satunya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Penulis : Adi Rosul - Editor : Nurlayla Ratri

13 - Jun - 2024, 09:20

Placeholder
Pj Bupati Jombang Sugiat. (Foto : Dokumentasi Pemkab Jombang)

JATIMTIMES - DPRD Jombang mulai membahas 4 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Salah satunya Raperda tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Pembahasan ini baru memasuki penjelasan Bupati Jombang selaku pihak eksekutif.

Nota penjelasan Bupati Jombang tentang 4 Raperda ini disampaikan Pj Bupati Jombang Sugiat di rapat paripurna DPRD Jombang, Rabu (12/06/2024). Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Jombang Mas’ud Zuremi.

Baca Juga : Daftar Pasar di Kota Malang, Lengkap Beserta Alamatnya

Empat raperda yang saat ini dalam pembahasan diantaranya tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan terakhir Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Menurut Sugiat, Raperda LP2B sangat diperlukan di Jombang. Sebab, keberadaan luas lahan pertanian di Kabupaten Jombang setiap tahun mengalami penurunan akibat adanya pembangunan dan kegiatan usaha alih fungsi.

"Sehingga diperlukan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan sumber daya agrarian dalam mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan," ucapnya.

Karena itu, lanjut Sugiat diperlukan pengendalian melalui penetapan Perda LP2B untuk melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan. 

"Menjadi tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian dan ketahanan dan kedualatan pangan," ujarnya.

Sedangkan, terkait dengan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Pj Bupati mengungkapkan cadangan pangan merupakan salah satu komponen penting dalam penyediaan pangan, pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah.

"Ini salah satu upaya penting untuk mewujudukan keterjangkauan pangan baik dari pandangan fisik maupun ekonomi dalam upaya mewujudkan ketersediaan pangan cukup bagi seluruh masyarakat," kata Sugiat.

Baca Juga : Lolos Tahap Awal Usulan Program Pendanaan DAK PPKT 2025, Pemkot Kediri Siapkan RC Teknis Tahap 1

Soal penataan dan pemerdayaan PKL, menurut Sugiat adanya suatu regulasi dalam penataan dan pemberdayaan PKL yang ditetapkan dalam perda. "Dengan adanya raperda yang mengatur penataan pemberdayaan PKL diharapkan mampu mewujudkan kesehjateraan dan meningkatkan perekonomian masyarakat," bebernya.

Sementara, terkait dengan RPJPD, Kepala Kabinda Sulbar ini mengungkapkan penyusunan RPJPD tahun 2025-2045 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif.

"Dilakukan pendekatan dalam penyusunan RPJPD mulai pendekatan teknokratik, partisipasif, politis hingga pendekatan special," tandasnya.

Ketua DPRD Jombang Mas’ud Zuremi menambahkan, empat raperda ini masih dalam taham pembahasan. Diungkapkannya, saat ini masih dilakukan paripurna penyampaian nota penjelasan bupati. Setelahnya dilanjutkan dengan paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi.

Setelah itu, jawaban bupati dan pandangan akhir fraksi. Jadi pembahasan ini masih panjang," pungkas Mas’ud.(*)


Topik

Advertorial Jombang Sugiat raperda LP2B



JatimTimes Media Terverifikasi Dewan Pers

UPDATE BERITA JATIM TIMES NETWORK

Indonesia Online. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com dengan klik Langganan Google News Jatimtimes atau bisa menginstall aplikasi Malang Times News melalui Tombol Berikut :


Penulis

Adi Rosul

Editor

Nurlayla Ratri