Jatim Times Network Logo
Poling Pilkada 2024 Agama Ekonomi Gaya Hukum dan Kriminalitas Kesehatan Kuliner Olahraga Opini Otomotif Pemerintahan Pendidikan Peristiwa Politik Profil Ruang Mahasiswa Ruang Sastra Selebriti Tekno Transportasi Wisata
Poling Pilkada 2024
Pendidikan

Rektor dan Gubes UIN Malang Partisipasi Aktif dalam Uji Publik RPP tentang Pendidikan Tinggi

Penulis : Anggara Sudiongko - Editor : A Yahya

09 - Jun - 2024, 17:52

Placeholder
Rektor UIN Maliki Malang, Prof Dr HM Zainuddin MA saat menghadiri forum Uji Publik Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (ist)

JATIMTIMES - Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang, Prof Dr HM Zainuddin MA, hadir dalam forum strategis yang digelar oleh Biro Hukum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).  Kegiatan yang diselenggarakan di Yogyakarta ini, dalam kaitan Uji Publik Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

Prof Zainuddin, bersama Guru Besar Ilmu Hukum UIN Malang, Prof Dr H Saifullah, SH MHum, menghadiri langsung dalam pertemuan strategis yang juga dihadiri oleh para rektor dan perwakilan perguruan tinggi dari seluruh Indonesia, termasuk para ahli dan praktisi di bidang pendidikan tinggi ini. 

Baca Juga : Raden Ayu Lasminingrat: Pelopor Perempuan Intelektual Indonesia yang Terlupakan

Diskusi bersama para pimpinan, perwakilan kampus, praktisi maupun para ahli di perguruan tinggi ini, dalam upaya mewujudkan tata kelola pendidikan tinggi yang terpadu dan responsif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. 

A1

Ada beberapa aturan yang kian menegaskan dan mendasari akan pentingnya dalam pembentukan RPP ini. Pertama adalah adanya enam regulasi yang merupakan peraturan pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Peraturan-peraturan tersebut meliputi PP Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; PP Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan; PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; PP Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang telah diubah dengan PP Nomor 8 Tahun 2020.

Kemudian, PP Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, dan PP Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Hal yang kedua adalah, adanya kebutuhan  dalam upaya menyelaraskan peraturan-peraturan tersebut. Hal ini bertujuan guna menghindari penafsiran yang berbeda di masyarakat akibat substansi yang sama diatur yang diatur dalam beberapa peraturan yang terpisah.

A2

Ketiga, untuk membangun ekosistem pendidikan dengan transformasi yang sistematik, maka diperlukan sebuah kebijakan pendidikan yang mampu untuk mendukung upaya tersebut. Dan yang terakhir adalah, faktor aturan atau regulasi yang ada masih belum sepenuhnya dalam menampung dan memberikan akomodasi atas dinamika gang terjadi dikalangan masyarakat.

Baca Juga : Tahun 2024, Pemkot Malang Kejar Predikat Badan Publik Informatif

Sementara itu, menurut Prof Zainuddin, bahwa Uji publik ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat, terutama pemangku kepentingan di dunia pendidikan tinggi, untuk memberikan kontribusi berupa masukan atau pendapat terkait rancangan peraturan tersebut. 

Tentunya, sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah dalam mengembangkan arah kebijakan pendidikan nasional di masa depan, merupakan kunci keberhasilan pembangunan di Indonesia.

Untuk itu, dalam pertemuan strategis ini, dua guru besar UIN Maliki Malang, Prof Zainuddin dan Prof Saifullah memberikan pandangan maupun rekomendasi aspek-aspek kunci dan tinjauan kritis yang tentunya membangun dan semakin mendorong kemajuan pendidikan tinggi.

"Ini menjadi partisipasi aktif UIN Malang dalam merumuskan kebijakan pendidikan tinggi yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat akademik," pungkasnya.


Topik

Pendidikan Kemendikbud ristek UIN Maliki Malang prof Zainuddin



JatimTimes Media Terverifikasi Dewan Pers

UPDATE BERITA JATIM TIMES NETWORK

Indonesia Online. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com dengan klik Langganan Google News Jatimtimes atau bisa menginstall aplikasi Malang Times News melalui Tombol Berikut :


Penulis

Anggara Sudiongko

Editor

A Yahya