Terjerat Kasus Surat Domisili Palsu, Ketua Yayasan Unikama Versi Christea Terkena Wajib Lapor

Ilustrasi Kasus Dokumen Palsu  (Metrotvjateng)
Ilustrasi Kasus Dokumen Palsu (Metrotvjateng)

MALANGTIMES - Kasus Pemalsuan surat keterangan domisili yang menyeret Ketua Perkumpulan Pembina Pendidikan Tinggi  Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP PT PGRI) versi Christea Frisdiantara, kini terus bergulir dalam penanganan Polresta Sidoarjo.

Pasca diperiksa sebagai tersangka terkait pemalsuan dokumen surat keterangan domisili pada 14 September 2018 lalu, setelah mundur dari jadwal yang seharusnya yakni 7 September 2018, saat ini, pihaknya masih belum ditahan, namun dikenakan wajib lapor.

Informasi yang diperoleh, setelah menjawab 15 pertanyaan penyidik Polresta Sidoarjo, ia diwajibkan melapor setiap Senin dan Kamis.

Dalam pemeriksaan tersebut, Christea juga didampingi oleh kuasa hukumnya.

Sementara itu, Christea ketika dikonfirmasi terkait wajib lapor tersebut, enggan menyampaikan komentar apapun terkait kasus ini.

Di sisi lain, kuasa hukum rival Christea, MS Al Haidary mengungkapkan, bahwa pihaknya tidak mengetahui perihal itu. Pasalnya, ia tidak mengikuti perkembangan kasus tersebut.

"Soal pemeriksaan saya kurang tahu. Karena tidak mengikuti. Termasuk juga adanya wajib lapor terhadap Christea saya juga belum tau. Karena penahanan wewenang penyidik," jelasnya.

Sebelumnya, kasus tersebut bermula ketika Lurah Magersari, Sidoajo, Moch. Arifien (56), melapor ke Polresta Sidoarjo.

Dalam laporan polisi nomor: LPB/304/VII/2018/Jatim/Resta SDA, ia melaporkan Christea terkait  pemalsuan surat keterangan domisili di Sidoarjo.

Padahal pihak Lurah lewat surat pernyataan sebelumnya tak pernah merasa mengeluarkan surat domisi tersebut.

Terlebih lagi didalam nomor surat, juga terdapat beberapa kesalahan, yakni nomor induk pegawai yang tak sesuai dan juga tanda tangan yang tak seperti aslinya.

Surat tersebut digunakan untuk mengajukan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) di Sidoarjo. Namun belakangan, selain diketahui digunakan untuk mengajukan kredit KPR, ternyata surat tersebut juga digunakan untuk mengajukan pengubahan tanda tangan, speciment bank dari PPLP PT PGRI versi Soedja'i menjadi tanda tangan Christea Frisdiantara di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo.

Kemudian pihak bank-bank mitra PPLP PT PGRI yang mendapat tembusan dadi PN Sidoarjo tersebut, melakukan klarifikasi terhadap Soedja'i hingga kasus ini akhirnya mencuat.

Editor : Heryanto
Publisher :

Redaksi: redaksijatimtimes[at]gmail.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : redaksijatimtimes[at]gmail.com | redaksijatimtimes[at]gmail.com
Top