Dipersingkat, Urus IMB di Kabupaten Malang Lebih Dipermudah

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, M.M dalam sosialisasi Kemudahan dan Percepatan Perizinan yang Berkorelasi dengan Perbankan di Hotel 101 Malang, Sabtu (15/9/2018)(foto: Pipit Anggraeni/ MalangTIMES)
Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, M.M dalam sosialisasi Kemudahan dan Percepatan Perizinan yang Berkorelasi dengan Perbankan di Hotel 101 Malang, Sabtu (15/9/2018)(foto: Pipit Anggraeni/ MalangTIMES)

MALANGTIMES - Pengajuan izin mendirikan bangunan (IMB) di Kabupaten Malang kini semakin dipermudah. Karena Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya akan mengeluarkan surat rekomendasi khusus berupa Keterangan Rencana Kota (KRK) kepada para pengembang sebelum akhirnya disetor ke Dinas Penanamam Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP).

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, M.M dalam sosialisasi Kemudahan dan Percepatan Perizinan yang Berkolerasi Dengan Perbankan di Hotel 101 Malang, Sabtu (15/9/2018).

Menurut Wahyu, upaya penerbitan rekomendasi khusus oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya itu untuk mempermudah para pengembang yang akan mendirikan perumahan. Artinya jika terlaksana nanti, maka mengurus IMB tidak lagi harus dalam waktu yang cukup lama. 

"Karena selama ini saat akan mengeluarkan IMB, DPMPTSP juga berdasar pada rekomendasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya. Hanya saja kini prosesnya dipersingkat melalui penerbitan KRK," imbuhnya.

Pihak yang hendak mengajukan IMB dapat langsung mengajukan KRK pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya. Selanjutnya, pengurusan Strategic Energy Technology Plan (SET-Plan) juga dapat dilaksanakan dalam waktu bersamaan selama tidak ada permasalahan. 

"Selama ini prosesnya dari DPMPTSP ke Dinas Cipta Karya, kembali lagi ke DPMPTSP. Itu yang membuat prosesnya panjang. Sekarang langsung minta terbitkan KRK ke Dinas Cipta Karya lalu langsung dikirim ke DPMPTSP dan IMB langsung jadi," tambahnya lagi.

Lebih jauh dia menyampaikan, nantinya KRK dapat diterbitkan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dengan catatan Izin perubahan penggunaan tanah(IPPT) dihapuskan. Karena untuk saat ini IPPT masih digunakan, maka KRK belum dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengeluarkan IMB.

"Sekarang sudah diurus dan targetnya Oktober tahun ini bisa direalisasi," jelasnya lagi.

Wahyu juga menjelaskan jika proses pengeluaran izin bagi para pengembang yang akan membuat perumahan di kawasan Kabupaten Malang selama ini bukan dilama-lamakan. Melainkan lebih pada proses kehati-hatian agar tak berbuntut masalah yang merugikan pengembang dan user.

Selain itu, lanjutnya, dikeluarkannya izin bukan hanya berkaitan dengan legalitas semata. Melainkan juga sebagai alat pengendali sistem tata ruang kota dan kabupaten. Karena pembangunan harus memperhatikan rencana tata ruang yang dibuat sebelumnya. 

"Tata ruang penting untuk pembangunan daerah dan menjamin kehidupan. Karena perizinan sebagai pengendali, kalau nggak ada izin nggak bisa berlangsung," pungkasnya.

Editor : A Yahya
Publisher :

Redaksi: redaksijatimtimes[at]gmail.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : redaksijatimtimes[at]gmail.com | redaksijatimtimes[at]gmail.com
Top