MALANGTIMES - Dua gelombang demonstrasi mahasiswa yang digelar di halaman DPRD Kota Malang, hari ini (14/8/2018) diwarnai dengan aksi saling dorong dan pembakaran spanduk. Salah satu tuntutan yang disampaikan para demonstran yakni agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Menteri Agama Lukman Hakim.
Aksi demo tersebut dilakukan oleh puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Universitas Islam Malang. Mereka menuntut agar Menteri Agama Lukman Hakim dicopot dari jabatannya karena dirasa tidak memberikan perhatian penuh pada isu yang menyangkut primordialisme agama.
Sebelum melakukan aksi di halaman gedung dewan, massa terlebih dulu melakukan long march dengan membawa spanduk-spanduk dan orasi dengan pengeras suara. Ada beberapa tuntutan yang dilayangkan dalam aksi ini. Salah satunya terkait kasus pelanggaran isu SARA yang terjadi sampai saat ini dan tidak diindahkan oleh pemerintah.
"Bahkan kriminalisasi terhadap ulama, dan isu yang menyangkut primordialisme agama, seperti intoleransi, pelarangan terhadap suara azan menggunakan speaker pembesar tidak segera diberikan solusi yang baik dari pemerintah saat ini," ujar koordinator aksi, Rama Akadri.
Dia mengungkapkan, saat ini pemerintah seakan terkesan menutup mata terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang banyak terjadi. "Penegakan hukum juga tidak dijalankan sebagaimana mestinya," tegasnya.
Oleh karena itu, pihaknya menuntut agar Menteri Agama Lukman Hakim dicopot dari jabatannya saat ini. Mereka juga menuntut kepada pemerintah Jokowi-JK untuk men-stop isu SARA.
Di sela-sela demo, sempat diwarnai dengan aksi saling dorong antara peserta dengan petugas pengamanan. Mereka memaksa masuk ke dalam gedung dewan. Bahkan ada yang nekat dengan melompat di atas pagar gedung. Sementara peserta yang lain membakar spanduk yang dibawanya. Namun aksi tersebut berhasil dihalau oleh petugas.
Pada aksi itu, mereka juga mengkritisi permasalahan perekonomian yang tidak stabil. "Dalam pemerintahan Jokowi-JK terjadi impor bahan pangan yang merugikan petani dalam negeri. Stabilitas harga bahan pokok juga semakin melambung tinggi," ujarnya.
Melihat hal itu, pihaknya menginginkan agar pemerintah bisa meningkatkan stabilitas perekonomian dalam negeri dan menghentikan impor pangan, serta meningkatkan ketahanan pangan dalam negeri.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Aliansi Kader HMI Cabang Malang juga melakukan aksi serupa. Kali ini, mereka menagih janji-janji dari rezim Jokowi-JK pada saat awal memimpin negeri ini, yakni Nawa Cita.
Menurutnya, realitas sosial, politik, dan ekonomi yang ada saat ini masih jauh dari harapan yang dijanjikan. "Kasus korupsi masih merajalela, nilai tukar rupiah kian melemah. Hal itu membawa dampak pada sektor perekonomian rakyat," ujar korlap aksi, Muh Rheza Aditya.
Selain itu, lanjut dia, ruang demokrasi semakin terancam akibat maraknya kasus persekusi, termasuk kasus pelanggaran HAM yang tak kunjung tuntas. Oleh karena itu, pihaknya menuntut agar konstitusi harus benar-benar ditegakkan. "Hidupkan kembali demokrasi Indonesia yang sebenar-benarnya dan tuntaskan permasalahan HAM," urainya.
Para demonstran sempat ditemui oleh sejumlah anggota DPRD Kota Malang. Salah satunya Lookh Mahfud dari Fraksi PAN serta perwakilan dari Fraksi Gerindra. "Kami mengapresiasi kehadiran saudara-saudara. Terkait tuntutannya, akan kami jadikan catatan. Tetapi kami harap semua aspirasi yang disampaikan dengan tetap menjaga ketertiban dan ketentraman," tegasnya.
