Tiga Bulan Gaji PPK dan PPS Kabupaten Malang Tak Kunjung Cair, Badan Advokasi Parpol Ini Siap Mendampingi

Abdul Kholik (dua dari kanan) komisioner KPU Kabupaten Malang saat acara penyerahan data dari parpol beberapa bulan lalu (Nana)
Abdul Kholik (dua dari kanan) komisioner KPU Kabupaten Malang saat acara penyerahan data dari parpol beberapa bulan lalu (Nana)

MALANGTIMES - Adanya promosi jabatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi salah satu asisten ahli di Pemerintahan Kabupaten (pemkab) Malang, ternyata berdampak panjang terhadap keterlambatan pembayaran honor 33 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan 1.170 Petugas Pemungutan Suara (PPS). Tidak hanya satu bulan keterlambatan yang dialami oleh ribuan petugas tersebut. Tapi tercatat sudah memasuki bulan ketiga, yaitu sejak Juli sampai September 2018. Hal tersebut semakin memperberat para petugas di tingkat kecamatan dan desa, saat dana operasional yang menjadi hak mereka pun belum didapatkan sampai saat ini.

Kondisi ini sebenarnya sudah beberapa bulan dikeluhkan oleh para petugas di tingkat desa. Walaupun mereka mencoba untuk menyadari kondisi tersebut. "Tapi kalau berlarut-larut begini, kita mau jalan atau kerja juga repot, mas," kata salah satu PPS di desa bagian selatan Malang, yang berulangkali meminta namanya tidak disebutkan kepada MalangTIMES, Jumat (14/9/2018).

Senada dengan yang disampaikan salah satu Ketua PPK yang menyampaikan, bahwa banyak dari rekan-rekannya harus pontang-panting untuk mencari utangan terlebih dahulu untuk menutupi biaya operasional yang telah beberapa kali dilakukan. "Utang dulu, kalau tidak begitu tahapan nggak bisa berjalan. Kita berharap segera persoalan ini diselesaikan KPU, jangan sampai berlarut-larut," ujarnya.

Keluhan tersebut pun akhirnya sampai kepada salah satu kontestan partai politik (parpol) yaitu PDI-Perjuangan. Zulham Akhmad Mubarrok, Ketua Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) PDI- Perjuangan Kabupaten Malang, menyampaikan, pihaknya bersedia dan siap untuk memberikan advokasi kepada PPK dan PPS dalam menuntut hak mereka yang belum dibayarkan. "Kita siap membantu mereka yang merupakan mitra kerja kita semua di lapangan. Jangan sampai karena hak mereka tidak terbayarkan, akhirnya mengganggu jalannya proses Pileg dan Pilpres 2019. Ini sangat berbahaya," tegas Zulham.

Di kesempatan yang sama, KPU Kabupaten Malang tidak menampik adanya keterlambatan honor tersebut. Melalui salah satu komisioner KPU, Abdul Kholik menyatakan, hal tersebut terjadi dikarenakan adanya persoalan administrasi dengan adanya promosi Sekretaris KPU yang bergeser menjadi Ahli Staf di Pemkab Malang. Hal ini menimbulkan kekosongan dan masa transisi di tubuh KPU Kabupaten Malang.

"Eksesnya, walau kini sudah ada pelaksana tugas (Plt) Sekretaris, tapi belum ada pergantian kuasa pengguna anggaran (KPA). Akhirnya dana belum bisa dicairkan. Kita tentunya akan secepatnya untuk menyelesaikan hal tersebut. Tidak ada istilah KPU tidak ingin membayarkan hak para petugas," ujar Kholik.

Selain hal tersebut, KPU akan secara detail nantinya menyampaikan persoalan keterlambatan honor para petugas di lapangan. Serta berjanji akan secepatnya melakukan upaya untuk menyelesaikan persoalan tersebut. "Kita sama-sama berharap secepatnya hak tersebut terbayarkan," tegas Kholik.

Kholik juga meminta kepada PPK atau PPS untuk juga tertib dalam pelaporan pertanggungjawaban. Pasalnya, pembayaran honor para petugas, salah satu syaratnya adalah terpenuhinya laporan pertanggungjawaban. Dari data di KPU Kabupaten Malang, untuk persoalan tertib administrasi LPJ secara prosentase baru mencapai sekitar 60 persen yang sudah menyerahkannya kepada KPU. 

"Jadi kami berharap agar teman-teman bisa tertib administrasi. Ini agar bisa berjalan bersama-sama nantinya," imbuh Kholik. 

Seperti diketahui untuk honor pada Pemilu 2019, mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Dimana untuk tahun ini Ketua PPS bisa mengantongi honor sebesar Rp 900 ribu per bulannya. Sedangkan untuk anggota mendapatkan Rp 850 ribu.

Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Sumber : Malang TIMES (JatimTimesNetwork)

Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top