Polda Jatim: Pencegahan Pungli Lebih Membanggakan Daripada Penindakan

Ilustrasi pungli (Ist)
Ilustrasi pungli (Ist)

MALANGTIMES - Pungutan liar atau pungli masih menjadi persoalan serius yang terus dibicarakan di setiap tingkatan. Tidak terkecuali di seluruh Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Saber Pungli Malang Raya. 

Hal ini terlihat dalam acara Asistensi Pemantauan/Evaluasi dan Pelaksanaan Tugas UPP Malang Raya yang digelar di Pendapa Kantor Bupati Malang, Kepanjen, Kamis (13/9/2018). Diikuti perwakilan dari tiap UPP di Malang Raya, Satgas UPP Polres Malang, dan Satgas UPP Kejaksaan masing-masing wilayah serta narasumber. Persoalan pungli kembali dibicarakan, khususnya dalam mencari strategi tepat dalam menutup berbagai lubang pungli. 

Hal menarik dari acara tersebut adalah menguatkan pilihan pencegahan atas pungli dibandingkan dengan penindakan yang selama ini dilakukan. 

AKBP Adang Oktori selaku Ketua Asistensi/ Bidkum Polda Jatim, mengatakan, bahwa akan lebih membanggakan apabila UPP bisa lebih meningkatkan pencegahan agar tidak terjadi peluang pungli. "Dibandingkan dengan adanya peningkatan penindakan pungli melalui operasi tangkap tangan (OTT) seperti yang terjadi selama ini," kata Adang kepada seluruh perwakilan UPP Malang Raya, Kamis (13/9/2018). 

Seperti diketahui, dari bulan November 2016 hingga Agustus 2017 sudah ada sekitar 89 kasus OTT Pungli yang ditindak oleh UPP Jawa Timur (Jatim) di berbagai kabupaten dan kota. Dari kasus OTT Pungli tersebut, UPP Jatim telah berhasil menyita uang dari para oknum sekitar Rp 3,8 miliar dari 175 tersangka yang didominasi oleh unsur Aparat Sipil Negara (ASN). 

Dari jumlah data tersebut, Malang Raya (Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu) ikut menyumbangkan kasus dalam persoalan pungli tersebut. 

Hal inilah yang membuat Adang menekankan kepada UPP Malang Raya untuk bisa lebih bekerja maksimal dan menguatkan koordinasi serta mengoptimalkan bidang intelijen di seluruh sektor yang ada. Harapannya adalah, lubang-lubang yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan pungli bisa terlebih dahulu ditutup. 

"Sehingga yang dikedepankan adalah pencegahannya. Harapannya akan semakin meningkat upaya pencegahan tersebut dibandingkan dengan penindakannya," ujarnya. 

Senada dengan harapan Adang, Wakil Bupati Malang HM Sanusi yang mewakili Bupati Malang Dr H Rendra Kresna, juga menyampaikan bahwa di Kabupaten Malang upaya pencegahan pungli menjadi prioritas UPP. 

Hal ini didasarkan pada kuatnya dukungan pemerintah daerah dalam sisi pencegahan terjadinya pungli. "Kita dukung UPP Saber Pungli dengan turut serta dalam memberikan sosialisasi serta pengawasan  ke sektor-sektor pelayanan yang masih dan berpeluang rawan pungutan liar. Selain juga kita sosialisasikan kepada seluruh OPD sampai tingkat pemerintah desa," ujar Abah Sanusi, sapaan Wabup Malang. 

Berbagai kegiatan tersebut, masih menurut Abah Sanusi, cukup efektif mempersempit ruang gerak tindakan yang mengarah terhadap munculnya pungli. 

"Kalau sudah diberi sosialisasi dan sebagainya, tetap pungli, maka UPP Saber Pungli yang langsung bertindak," imbuhnya. 

Tridiyah Maistuti Kepala Inspektorat Kabupaten Malang juga menguatkan pernyataan Wabup Malang. Dirinya menyampaikan sejak dikukuhkannya UPP Saber Pungli di Kabupaten Malang per tanggal 25 Januari 2017 lalu. Pihaknya telah bergerak melakukan sosialisasi dalam upaya pencegahan terjadinya pungli di wilayahnya.  

"Kita sudah melaksanakan sosialisasi perdana dengan dihadiri para perwakilan OPD serta camat juga tidak ketinggalan 378 desa dari seluruh desa di wilayah Kabupaten Malang,” ujarnya. 

Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher : Raafi Prapandha
Sumber : Malang TIMES (JatimTimesNetwork)

Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top