Jatim Times Network Logo
Agama Ekonomi Gaya Hukum dan Kriminalitas Kesehatan Kuliner Olahraga Opini Otomotif Pemerintahan Pendidikan Peristiwa Politik Profil Ruang Mahasiswa Ruang Sastra Selebriti Tekno Transportasi Wisata
Peristiwa

3 Organisasi Profesi dan Puluhan Jurnalis di Kediri, Tolak Revisi UU Penyiaran

Penulis : Bambang Setioko - Editor : Sri Kurnia Mahiruni

17 - May - 2024, 14:53

Tepat di depan Taman Makam Pahlawan (TMP) puluhan jurnalis yang tergabung dalan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Kediri menggelar aksi menolak pasal - pasal Rancangan Undang - Undang (RUU) Penyiaran yang dinilai memberangus kebebasan pers di tanah air, Jumat, (17/05/2024). (Foto: Bams Setioko/ JatimTIMES)
Tepat di depan Taman Makam Pahlawan (TMP) puluhan jurnalis yang tergabung dalan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Kediri menggelar aksi menolak pasal - pasal Rancangan Undang - Undang (RUU) Penyiaran yang dinilai memberangus kebebasan pers di tanah air, Jumat, (17/05/2024). (Foto: Bams Setioko/ JatimTIMES)

JATIMTIMES - Tepat di depan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kediri, puluhan jurnalis yang tergabung dalan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menggelar aksi menolak pasal- pasal Rancangan Undang- Undang (RUU) Penyiaran yang dinilai memberangus kebebasan pers di tanah air, Jumat (17/05/2024).

Tiga organisasi profesi wartawan di Kediri tersebut tegas meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengkaji ulang draf revisi Undang - Undang (UU) tentang penyiaran di sejumlah pasal yang dinilai berpotensi memberedel kemerdekaan pers.

Foto: (Bams Setioko/JatimTIMES)

Ketua AJI Kediri Raya Danu Sukendro menegaskan bahwa AJI , IJTI dan PWI Kediri tegas menolak pasal - pasal RUU Penyiaran yang dinilai memberangus sekaligus memberedel kebebasan pers. Menurutnya banyak pasal - pasal di KUHP Undang- Undang nomor 1 Tahun 2023 itu yang membatasi kebebasan berpendapat. Selain itu adanya revisi UU OTE yang menunjukkan adanya sebuah regulasi memberangus kebebasan berpendapat.

Baca Juga : Turun ke Jalan, Jurnalis Blitar Gelar Aksi Tolak Revisi UU Penyiaran

"Dengan adanya Undang - undang penyiaran ini ada banyak hal yang sangat membatasi investigasi. Kewenangan penanganan sengketa jurnalistik penyiaran itu juga menjadi pembatasan tidak hanya bertentangan Undang-Undang Pers," ucap Danu.

Foto: (Bams Setioko/JatimTIMES)

Dengan adanya pembatasan itu, ini menjadi catatan merah atau rapot merah bagi DPR jika itu digolkan. Apakah kita akan melanjutkan Undang-undang yang jelas-jelas bertentangan dengan Undang- Undang Pers dan bertentangan dengan demokrasi.

"Kami mendesak kepada DPR supaya pasal-pasal yang bermasalah dan membungkam kebebasan pers untuk dicabut," tegasnya.

Sementara itu Ketua IJTI Korda Kediri Roma Dwi Juliandi mengatakan dengan menggelar aksi damai ini untuk meminta kepada komisi I DPR RI supaya meninjau kembali atau bahkan bila perlu dicabut.

"Ada beberapa konsen yang ditemukan dalam Rencangan Undang- Undang ke penyiaran yang pasalnya disusupkan, tetapi konsen kami adalah satu bahwa media sangat tidak setuju jika media misalnya dilarang untuk melakukan investigasi," kata Roma.

Baca Juga : Bersama Puluhan Bentor, LSM Gempur Dukung WWF Demi Kelestarian Sumber Air

Roma juga mengatakan bahwa investigasi merupakan mahkota daripada media. Kita tidak berbicara pada anggaran, memang investigasi memerlukan anggaran yang besar, tetapi jika hasil itu bisa dicapai produk jurnalistik tersebut itu merupakan suatu karya yang menjadi mahkota. 

"Dari tataran yang kita sebutkan saja investigasi news menduduki peringkat yang paling atas, sehingga itu merupakan suatu mahkota ketika siapapun jurnalis yang mampu memproduksi hal tersebut. Apa jadinya jika misalnya Rancangan Undang-Undang tersebut ternyata disetujui dan ini akan mempengaruhi kebebasan pers dan kemerdekaan pers," paparnya.

Senada dengan Ketua AJI dan IJTI Kediri Ketua PWI Kediri Raya Bambang Iswahyoedi juga menambahkan bahwasanya masyarakat tahu dan paham bahwa jurnalis ini pro rakyat dan pro masyarakat yang ingin mengetahui informasi dengan baik sesuai data-data yang jelas.

"Kalau investigasi ini dibungkam atau diberangus secara otomatis hasil karya jurnalistik tidak ada artinya. Untuk itu kita melakukan aksi damai ini agar masyarakat tahu bahwa kita membela rakyat sesuai pilar keempat demokrasi," pungkasnya. 


Topik

Peristiwa Pers ruu pers aksi wartawan PWI Kediri RUU Penyiawan


Bagaimana Komentarmu ?


JatimTimes Media Terverifikasi Dewan Pers

UPDATE BERITA JATIM TIMES NETWORK

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com dengan klik Langganan Google News Jatimtimes atau bisa menginstall aplikasi Malang Times News melalui Tombol Berikut :


Penulis

Bambang Setioko

Editor

Sri Kurnia Mahiruni