MALANGTIMES -  September 2018, serapan anggaran di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Malang sudah terbilang sesuai tahapan yang telah ditentukan. Bahkan,  belanja di OPD yang terbesar,  seperti di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) maupun Dinas PU Bina Marga, telah berjalan semuanya saat ini. 

Hal ini disampaikan Bupati Malang Dr H Rendra Kresna setelah rapat paripurna DPRD tentang pandangan fraksi atas rancangan peraturan daerah perubahan APBD tahun 2018, Senin (10/9/2018). 

Rendra menegaskan, sebagian besar belanja yang dibiayai APBD di seluruh OPD sudah sesuai tahapannya. "Saat ini semua sudah berjalan seluruh program. Kalaupun yang belum maksimal hanya di BLUD (badan layanan umum daerah), " kata Ketua DPW Partai NasDem Jawa Timur (Jatim) ini kepada MalangTIMES. 

Belum optimalnya penyerapan anggaran di BLUD bukan dikarenakan kinerja yang lambat atau buruk. Tapi karena di BLUD keluar masuknya anggaran harus sama. "Jadi, kalau anggaran tidak banyak keluar di BLUD, itu efisiensi. Tidak sama dengan yang di OPD," ujar Rendra. 

Disinggung mengenai beberapa OPD dengan anggaran besar,  semisal Bina Marga maupun DPKPCK yang belum secara maksimal membelanjakan anggaran, Rendra menegaskan bahwa di dua OPD tersebut anggaran bukan hanya dari APBD saja. 

"Tapi ada juga yang dibiayai oleh pusat. Karena itu, yang belum terserap di dua OPD itu dikarenakan dana belum masuk. Biasanya habis perubahan anggaran dan kegiatan (PAK)," imbuh Rendra. 

Dalam kesempatan yang sama, Joko Eko Sujarwanto dari Fraksi Gerindra yang juga ditunjuk sebagai juru bicara seluruh fraksi DPRD menyatakan,  pihaknya mengapresiasi seluruh kinerja yang telah diperlihatkan Pemerintah Kabupaten Malang. Walau ada beberapa catatan yang minta ke depan untuk ditindaklanjuti,  6 fraksi DPRD menyampaikan pandangannya secara positif. 

"Catatan seluruh fraksi adalah adanya optimalisasi penyerapan anggaran di seluruh OPD. Khususnya yang berhubungan dengan pelayanan dasar, baik pendidikan,  kesehatan, fasilitas umum dan fasilitas sosial," ujar Joko. 

Selain hal tersebut, DPRD juga meminta nantinya ada suatu pembahasan secara teknis terkait adanya perubahan pendapatan dan belanja yang ada di APBD 2018.

Seperti diketahui, anggaran pendapatan Kabupaten Malang mengalami peningkatan sekitar 2,16 persen dari total tercatat dalam APBD. Sedangkan untuk pembelanjaan pun, ada kenaikan secara persentase. 

"Karena itu tim Banggar (Badan Anggaran) DPRD dan Pemkab Malang perlu untuk duduk bersama untuk membahasnya sebelum adanya penetapan rancangan peraturan daerah perubahan APBD 2018," ujar Joko. 

Catatan dari pandangan seluruh fraksi DPRD tersebut,  menurut Rendra, tentunya akan segera ditindaklanjuti. "Intinya anggaran belanja tepat sasaran. Pastinya kami lakukan hal tersebut. Karena APBD kita kan tidak bisa membiayai seluruh aspirasi. Skala prioritas yang kita pakai agar tepat sasaran sesuai catatan DPRD," pungkas Rendra. (*)