Bupati Malang Dr H Rendra Kresna bertemu langsung dengan siswa dan siswi di Kecamatan Jabung saat melaksanakan agenda bina desa, Kamis (6/9/2018). (Pipit Anggraeni/MalangTIMES)
Bupati Malang Dr H Rendra Kresna bertemu langsung dengan siswa dan siswi di Kecamatan Jabung saat melaksanakan agenda bina desa, Kamis (6/9/2018). (Pipit Anggraeni/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Bupati Malang Dr H Rendra Kresna meminta masyarakat di Kabupaten Malang tak tergantung bantuan yang digelontorkan pemerintah saat hendak membangun desa. Sebab, pembangunan pada dasarnya sangat butuh peran serta masyarakat itu sendiri.

Terutama saat akan melakukan pembangunan dalam bidang pendidikan, yang erat kaitannya dengan masa depan sumber daya manusia (SDM) di masa depan. Pasalnya, anak-anak menjadi kunci proses pembangunan secara berkepanjangan.

Dia menyampaikan, lembaga pendidikan baik negeri ataupun swasta harus mendapat dukungan dari pemerintah. Namun Pemerintah Kabupaten Malang tidak bisa memberi dukungan secara menyeluruh dan perlu adanya kerjasama dengan masyarakat. 

"Jangan hanya andalkan pemerintah dan yayasan saja. Nggak akan pernah maju jika hanya seperti itu," jelas orang nomor satu di Kabupaten Malang itu.

Menurut Rendra, upaya gotong royong dalam bidang pendidikan akan mampu menciptakan anak yang pandai sekaligus berakhlak. Sehingga, pendidikan berbasis kerakyatan harus terus didukung bersama-sama dari tingkat paling bawah hingga atas.

"Putra dan putri bapak ibu adalah masa depan untuk membangun Jabung dan akan menjadi kebanggaan masyarakat dan orang tua," tambahnya di hadapan ratusan masyarakat Dusun Gunung Kunci Desa Jabung Kecamatan Jabung dalam pengarahannya.

Dia pun meminta agar para guru lebih proaktif saat menjalin hubungan dengan pemerintah daerah Kota Malang. Seperti keinginan melakukan pembangunan SDM guru atau bangunan fisik sekolah misalnya. Melalui dinas terkait, ia berjanji akan berupaya mencarikan jalan keluar.

"Untuk PAUD, SD, dan SMP itu bisa ditangani oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Namun untuk madrasah, baik ibtidaiyah, tsanawiyah dan aliyah, sepenuhnya kewenangan Kementerian Keagamaan," jelas Rendra. (*)