Wakil Ketua I DPRD Kota Malang Abdurrahman saat ditemui di gedung dewan. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)
Wakil Ketua I DPRD Kota Malang Abdurrahman saat ditemui di gedung dewan. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Kondisi mendesak di DPRD Kota Malang membuat Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Dalam Negeri turun tangan. Salah satunya dengan mendorong proses pergantian antar waktu (PAW) anggota dewan. Tak hanya itu, pembahasan anggaran pun bakal dikawal ketat karena kondisi anggota legislatif yang tidak memenuhi syarat kuorum.

Sebelumnya, Plt Wali Kota Malang Sutiaji mengungkapkan bahwa Kemendagri sempat mengungkapkan diskresi terkait pelaksanaan rapat paripurna yang bisa dilakukan hanya dengan lima anggota dewan. Namun, banyak yang menilai bahwa hal tersebut akan rawan gugatan dan tidak ideal karena tidak mencerminkan pendapat wakil rakyat.

Saat ditanya soal keberadaan anggota dewan yang tidak ideal, Sutiaji menyebut hal itu juga menjadi pertimbangan. "Itu sudah saya sampaikan tadi, makanya ada keterlibatan provinsi dan pusat untuk mengawasi agar APBD ini ada keberpihakan. Tidak asal kehendak dari eksekutif. Keberpihakan berdasarkan aturan, artinya itu nanti diawasi provinsi dan pusat. Bagaimana pun selalu kami konsultasikan," ujarnya.

Terkait prahara gedung dewan yang tengah terjadi, Sutiaji juga telah melakukan rapat internal dengan jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Malang. "Sebetulnya kalau sistemik tidak berpengaruh, sudah jalan semua. Hanya ya kita kan tekankan OPD jangan melakukan kegiatan yang memang tidak penting. Yang kedua, lakukan kegiatan yang memberikan dampak positif ke warga," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Malang Abudrrahman mengungkapkan bahwa kondisi yang dihadapi dewan saat ini tergolong darurat. Dia mengaku belum tahu informasi terbaru tentang diskresi dari Kementerian Dalam Negeri hingga Rabu (5/8/2018) sore.

Namun, apabila informasi yang telah beredar benar adanya, anggota dewan yang tersisa siap menjalankan. "Saya juga belum melihat dan menerima fisik diskresi dari Kemendagri. Kalau memang sudah ada, kita akan melakukan agar fungsi dewan bisa berfungsi," ujarnya. 

Dengan demikian, pihaknya akan menyusun rencana rapat paripurna beberapa kegiatan. Kegiatan-kegiatan itu, antara lain, pembahasan APBD Perubahan 2018, Rancangan APBD 2019, dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota 2014-2019.

Seperti diberitakan, diskresi dari Kemendagri menyebutkan, rapat paripurna di DPRD Kota Malang bisa dilaksanakan dengan hanya kehadiran lima anggota dewan yang tersisa. Hal itu disampaikan Plt Wali Kota Malang Sutiaji. Ia mendapat laporan dari Sekretaris Daerah Kota Malang Wasto yang sehari sebelumnya berkonsultasi ke Jakarta.

Namun, malam ini pihak Pemkot Malang menggelar pertemuan dengan jajaran pemimpin partai politik (parpol) di wilayah tersebut. Pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari konsultasi yang dilakukan Sutiaji pada Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Pertemuan yang berlangsung di Balai Kota Malang itu diharapkan dapat mencapai kesepakatan soal percepatan PAW anggota dewan.