Dialog "Mencari Solusi Atas Kekosongan Lembaga Legislatif DPRD Kota Malang" di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Rabu (5/9/2018). (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).
Dialog "Mencari Solusi Atas Kekosongan Lembaga Legislatif DPRD Kota Malang" di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Rabu (5/9/2018). (Pipit Anggraeni/MalangTIMES).

MALANGTIMES - Para pakar tata negara dan pakar politik di Kota Malang sepakat jika diskresi bukan jalan yang tepat untuk mengatasi permasalahan "darurat pemerintahan" setelah ditangkapnya 41 anggota DPRD. Satu-satunya cara yang harus segera ditempuh adalah melakukan pergantian antar waktu (PAW) bagi para anggota dewan yang kini telah resmi dijadikan tersangka dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca Juga : Ini Jawaban Ustaz Yusuf Mansur saat Ditanya Apakah Dukung Anies Baswedan Maju Pilpres 2024

Desakan PAW mengemuka karena dengan diskresi, lima anggota dewan yang masih tersisa sudah pasti tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal. Jika toh ada diskresi, seharusnya pemerintah pusat menjelaskan bentuk diskresi itu secara konkret.

"Tentukan yang dimaksud diskresi itu yang seperti apa. Kalau pelimpahan tugas dan fungsi legislatif ke eksekutif, jelas itu tidak bisa. Itu akan berbahaya bagi pemimpin daerah," ucap pakar tata negara Universitas Brawijaya Malang Dr Aan Eko Widiarto saat mengisi dialog "Mencari Solusi atas Kekosongan Lembaga Legislatif di DPRD Kota Malang" yang diselenggarakan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Rabu (5/9/2018).

Solusi yang bisa diupayakan, menurut Aan, memang melalui PAW meski proses PAW itu memang memerlukan waktu yang lumayan lama. Terlebih ketika seorang kader yang ditetapkan sebagai tersangka tak mau mengundurkan diri meski ada celah bagi parpol untuk memecat seorang kader.

"Celahnya memang memecat kader itu lalu dilakukan PAW. Lagu-lagi itu membutuhkan keberanian dari parpol," imbuh Aan.

Baca Juga : Dewan Dorong Pemkot Malang Salurkan Bantuan Sembako bagi Warga Terdampak Covid-19

Sementara, pakar hukum administrasi negara Prof Dr Sudarsono menambahkan, seorang anggota legislatif yang ditetapkan sebagai tersangka semestinya dengan gentle mengundurkan diri dari posisinya. Sebab, kepentingan masyarakat jelas harus menjadi perhatian.

"Daripada diskresi yang berisiko, memang hatus dilakukan PAW. Tapi memang harus ada kebesaran hati dari mereka yang telah ditetapkan sebagai tersangka," tandasnya. (*)