Rotasi pejabat yang dilakukan  Pemkab Malang sebagai upaya memaksimalkan kinerja ASN yang secara jumlah banyak yang kosong,  khususnya di tingkat kecamatan. (Humas Pemkab Malang for MalangTIMES)

Rotasi pejabat yang dilakukan Pemkab Malang sebagai upaya memaksimalkan kinerja ASN yang secara jumlah banyak yang kosong, khususnya di tingkat kecamatan. (Humas Pemkab Malang for MalangTIMES)



MALANGTIMES - Kabupaten Malang defisit aparatur sipil negara (ASN). Tidak hanya terjadi di lingkup guru yang terbilang lama mengalami kekurangan,  tapi juga menimpa pemerintahan kecamatan. 

Bahkan, kekurangan ASN di tingkat kecamatan melanda 33 wilatah yang ada di Kabupaten Malang. Khususnya ASN setingkat kepala bidang (kabid) atau kepala seksi (kasi). 

Rotasi ASN pun tahun 2018 ini telah dua kali dilakukan. Selain untuk mengisi beberapa jabatan yang kosong, juga dalam upaya memaksimalkan kinerja pelayanan di tengah problem kekosongan ASN di berbagai eselon dalam pemerintahan. 

Nurman Ramdansyah, kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Malang, membenarkan kondisi kurangnya ASN di Kabupaten Malang. Khususnya yang terjadi di 33 kecamatan sampai saat ini. 

"Di kecamatan memang banyak jabatan yang kosong untuk ASN. Khususnya yang setingkat kasi atau kabid. Ini merata terjadi yang disebabkan kebijakan moratorium ASN," kata Nurman,  Jumat (31/8/2018). 

Kekosongan jabatan di 33 kecamatan rata-rata bisa mencapai dua sampai tiga posisi. Hal ini tentunya membuat jalannya pemerintahan tidak maksimal. Tugas pelayanan pun akhirnya bertumpuk pada ASN yang ada dengan kewajiban menjalankan beberapa fungsi berbeda yang dilakukan oleh satu ASN yang ada. 

Persoalan kekurangan ASN di pemerintahan kecamatan  tidak membuat Pemkab Malang diam dan menutup mata. Rotasi dan pengangkatan jabatan yang dilakukan selama ini menjadi salah satu solusi yang bisa ditempuh. Walaupun,  kata Nurman,  dengan adanya hal tersebut, juga tetap timbul persoalan baru lainnya. 

"Kekosongan jabatan di tingkat kasi, misalnya,  terisi tapi akhirnya tidak memiliki staf. Saat kami mencoba untuk mengisinya dengan tenaga kontrak pun, masih kurang. Dikarenakan tenaga kontrak dibayar memakai kemampuan uang daerah,  jadi disesuaikan juga," ujarnya. 

Nurman melanjutkan, sampai saat ini tenaga kontrak yang ada sejumlah 300 orang yang dipekerjakan. Untuk honor bagi tenaga kontrak yang bersumber dari APBD jumlahnya bervariasi disesuaikan dengan tingkat kelulusan pendidikan yang dimilikinya. 

Tenaga kontrak lulusan S1 mendapat honor sebesar Rp 2 juta, SMA sebesar Rp 1,7 juta, dan SMP Rp 1,5 juta. "Jadi terbilang besar juga kalau ada penambahan tenaga kontrak untuk mengisi berbagai kekosongan di 33 kecamatan," ujarnya.

Dalam kesempatan berbeda, kondisi ini pun cukup lama menjadi perhatian pihak pemerintah kecamatan. Dengan beban kerja melayani masyarakat dan ketersediaan ASN, kinerja kecamatan kerap menjadi tidak maksimal. Hal ini disampaikan beberapa ASN di kecamatan yang tidak berkenan disebut namanya saat dikonfirmasi mengenai persoalan tersebut. 

"Memang menjadi berat dengan kurangnya ASN ini. Tiap kasi akhirnya harus menanggung pekerjaan terbilang banyak tanpa terbantu staf. Ini membuat kami tidak maksimal juga dalam pelayanan," ujar salah satu ASN kepada MalangTIMES. 

Dirinya juga menyampaikan, seandainya Pemkab Malang bisa menarik seluruh  ASN sekretaris desa (sekdes)  yang masih di pemerintah desa, bisa jadi alternatif solusi dalam persoalan kekurangan di kecamatan. "Kan masih ada itu ASN sekdes yang bisa ditarik ke kecamatan dengan instruksi kabupaten. Saya pikir ini bisa menutupi kekosongan yang ada," pungkasnya. (*)

End of content

No more pages to load