Jatim Times Network Logo
Agama Ekonomi Gaya Hukum dan Kriminalitas Kesehatan Kuliner Olahraga Opini Otomotif Pemerintahan Pendidikan Peristiwa Politik Profil Ruang Mahasiswa Ruang Sastra Selebriti Tekno Transportasi Wisata
Politik

Seorang Caleg Incumbent di Kota Malang Diduga Gunakan PIP untuk Kampanye

Penulis : Riski Wijaya - Editor : A Yahya

13 - Feb - 2024, 19:56

DPD LIRA Jatim saat mendatangi Kantor Bawaslu, Selasa (13/2/2024) siang.(Foto: Riski Wijaya/MalangTIMES).
DPD LIRA Jatim saat mendatangi Kantor Bawaslu, Selasa (13/2/2024) siang.(Foto: Riski Wijaya/MalangTIMES).

JATIMTIMES - Seorang calon legislatif (caleg) DPRD Kota Malang dari Partai Gerindra diadukan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Malang, oleh DPD LIRA Jawa Timur, Selasa (13/2/2024). 

Hal tersebut lantaran caleg yang diketahui tengah berebut kursi di daerah pemilihan (dapil) Lowokwaru itu, diduga memanfaatkan program pemerintah sebagai alat untuk menghimpun suara. 

Baca Juga : Jokowi Bagikan Bansos Tanpa Libatkan Menteri Risma, Akademisi UNESA : Ada Kepentingan

Program tersebut yakni Program Indonesia Pintar (PIP). Hal tersebut diduga kuat dilakukan karena caleg yang bersangkutan merupakan calon incumbent. 

"Terjadi dugaan politisasi Program PIP yang dilakukan oleh Caleg Partai Gerindra Dapil Lowokwaru Lelly Theresiawati yang saat ini menjabat Anggota DPRD Kota Malang," ujar Gubernur DPD LIRA Jawa Timur, M. Zuhdy Achmady. 

Politisasi PIP untuk bahan kampanye itu dilakukan dengan meminta orang tua sejumlah siswa untuk mencoblos caleg yang bersangkutan. Terlebih bagi siswa yang berhasil dibantu untuk mendapat PIP. 

"Setelah mendapatkan bantuan Program PIP, (wali murid) diminta dan diarahkan untuk mendukung dan memilih caleg yang bersangkutan untuk Pemilu 2024," terang pria yang akrab disapa Didik ini. 

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, setidaknya ada sejumlah beberapa sekolah yang diduga menjadi lokasi praktik tersebut. Yakni di SMP Negeri 18, SMP Negeri 13, SMP Negeri 26, SMP Kartika, SMA Negeri 9, SMK Negeri 2 dan SMK Negeri 5. 

Tidak hanya itu saja, PIP juga dijadikan sebagai salah satu janji politiknya. Dimana jika ia terpilih dan kembali mendapat amanah menjadi wakil rakyat, maka akan dijanjikan jatah untuk bisa masuk sebagai penerima PIP. 

"Menjanjikan kepada masyarakat yang mendukung dan memilih dirinya akan diberikan jatah PIP melalui rekomnya untuk tahun 2024 dan tahun berikutnya," terang Didik. 

Baca Juga : Pemilu Indonesia Jadi Sorotan di Jepang, Khususnya Kampanye

Di sisi lain, dirinya menilai bahwa sebenarnya program tersebut merupakan program yang sangat bermanfaat. Namun menurutnya, akan menjadi tidak tepat jika harus diakomodir untuk kepentingan politik semata. "Politisasi program pemerintah seperti ini tentunya berbahaya, sekolah dan program-program pendidikan semestinya netral," imbuhnya.

Apalagi, seharusnya program itu memang diperuntukkan bagi siswa yang membutuhkan. Terlebih, hal itu juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah bagi siswa dari keluarga tak mampu. 

"Sekolah apalagi sekolah negeri dibiayai oleh negara menggunakan dana APBN, tidak boleh dibawa untuk kepentingan partai dan caleg tertentu," jelas Didik. 

Sementara itu, usai melaporkannya ke Bawaslu dan Gakkumdu, pihaknya masih akan terus memperdalam temuan tersebut. Sebab hal itu diduga dilakukan secara terencana dan ada unsur pembiaran. 

"Kami juga melihat ada unsur pidana pemilu dalam temuan kami ini, karena ada unsur iming-iming atau timbal balik dalam menghimpun suara," pungkasnya. 


Topik

Politik caleg politisasi pip Lelly Theresiawati kota malang caleg kota malang Zuhdy Achmady


Bagaimana Komentarmu ?


JatimTimes Media Terverifikasi Dewan Pers

UPDATE BERITA JATIM TIMES NETWORK

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com dengan klik Langganan Google News Jatimtimes atau bisa menginstall aplikasi Malang Times News melalui Tombol Berikut :


Penulis

Riski Wijaya

Editor

A Yahya