Vaksin Rubella Positif Mengandung Babi, Dinkes Kota Malang Tetap 'Suntik' Sesuai Kebutuhan

Ilustrasi Imunisasi (Liputan6.com)
Ilustrasi Imunisasi (Liputan6.com)

MALANGTIMES - Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah mengeluarkan fatwa haram untuk vaksin Measles Rubella (MR) yang didistribusikan di Indonesia karena positif mengandung babi dan organ manusia. Namun karena kondisinya dinilai mendesak afau darurat, maka untuk saat ini pemanfaatan vaksin MR diperbolehkan (mubah).

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang Asih Tri Rachmi menyampaikan, vaksin MR akan tetap ditawarkan berdasarkan manfaat dan mudaratnya (keburukan). Sebab, saat ini MUI juga sudah mengeluarkan fatwa baru terkait pemanfaatan vaksin MR sampai dengan ditemukan vaksin baru yang halal.

"Dan sampai saat ini, yang bisa menurunkan morbili dan rubella adalah vaksin MR. Terbukti setelah adanya imunisasi masal, angka sakit turun signifikan," katanya kepada MalangTIMES, Selasa (22/8/2018).

Sampai saat ini, belum ada surat rekomendasi khusus dari Kementerian Kesehatan terkait pemanfaatan vaksin MR. Sehingga, program vaksin akan tetap dilaksanakan sesuai prosedur yang ada.  Yakni meliputi imunisasi rutn dan wajib, yaitu tingkatan dasar untuk balita usia sembilan bulan. Dilanjutkan dengan tahap lanjutan 1 (boster 1) pada usia 18 bulan, dan lanjutan 2 (boster 2) pada pelaksanaan BIAS rutin di kelas 1 SD.

Sebelumnya, MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin Mr (Measles Rubella) Produk Dari  SII (Serum Institute of India) untuk Imunisasi. Dalam fatwa dinyatakan bahwa Serum Institute of India (SII) pada saat ini dibolehkan (mubah).

Alasannya adalah karena ada kondisi keterpaksaan (dlarurat syar’iyyah) serta belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci. Ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi dan belum adanya vaksin yang halal.

Dalam fatwa tersebut, MUI juga memberi rekomendasi bagi pemerintah. Di antaranya pemerintah wajib menjamin ketersediaan vaksin halal untuk kepentingan imunisasi bagi masyarakat. Produsen vaksin wajib mengupayakan produksi vaksin yang halal dan menyertifikasi halal produk vaksin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pemerintah harus menjadikan pertimbangan keagamaan sebagai panduan dalam imunisasi dan pengobatan. Pemerintah hendaknya juga mengupayakan secara maksimal vaksin dan obat-obatan halal dan suci melalui WHO dan negara-negara berpenduduk muslim. Fatwa tersebut dikeluarkan pada 20 Maret 2018. (*)

Editor : Yunan Helmy
Publisher :
Sumber : Malang TIMES (JatimTimesNetwork)

Redaksi: redaksijatimtimes[at]gmail.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : redaksijatimtimes[at]gmail.com | redaksijatimtimes[at]gmail.com
Top