Gubernur Jatim terpilih periode 2018-2023 Khofifah Indar Parawansa saat ditemui awak media dalam agenda di Kota Malang. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)
Gubernur Jatim terpilih periode 2018-2023 Khofifah Indar Parawansa saat ditemui awak media dalam agenda di Kota Malang. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Gubernur Jawa Timur (Jatim) periode 2018-2023 Khofifah Indar Parawansa memastikan program pendidikan gratis akan dilaksanakan pada 2019 mendatang. Khofifah menyebut, pihaknya telah berkomunikasi dengan pemerintah saat ini untuk menyiapkan anggaran yang akan digunakan.

Dalam agendanya di Kota Malang, Khofifah mengungkapkan bahwa salah satu program Nawa Bhakti Satya yang diusung bersama Emil Dardak adalah Jatim Cerdas dan Sehat. "Sekolah gratis bisa, apalagi ada janji dalam Nawa Bhakti Satya untuk Jatim Cerdas dan Sehat. Meski gratis, tetap harus berkualitas," urainya.

Baca Juga : Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Batu Sudah Cair, Berikut Jadwal dan Lokasi Tokonya

Program tersebut, menurut Khofifah akan diberlakukan bagi siswa jenjang SMA/SMK di wilayah Jatim. "Tugas Pemprov itu SMK/SMA, Insya Allah tahun depan (2019) sudah bisa gratis. Baik itu SPP maupun tunjangan untuk gurunya," ujarnya. Selain membebaskan biaya sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP, pihaknya telah merancang anggaran tunjangan untuk guru dan pegawai tidak tetap (GTT/PTT) atau guru honorer. 

Soal wacana kembalinya tanggung jawab SMA/SMK ke daerah tingkat dua atau pemerintah kota dan kabupaten, Khofifah mengaku masih menunggu keputusan pusat. Meski demikian dia menegaskan bahwa berdasarkan aturan undang-undang, tanggung jawab sekolah menengah atas tersebut berada di bawah pemerintah provinsi. 

"Lho ini kan Undang-Undang, UU 23/2014 jadi ya sudah kami akan berangkat dari regulasi yang ada. Ekspektasi masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan yang gratis kami penuhi, tambahan dari kami yaa berkualitas," papar mantan Menteri Sosial di Kabinet Kerja itu.

Dia menegaskan, pelaksanaan pendidikan gratis itu tidak akan membebani anggaran pemerintahan. "Kami sudah sisir anggarannya, Insya Allah cukup. Nah, pastinya berkualitas," ujarnya. Selain itu, pihak pemprov juga tengah merancang sistem baru untuk peningkatan kualitas pendidikan SMK. Terlebih, masih banyak sekolah kejuruan yang belum terfasilitasi sarana dan prasarana yang memadai.

Baca Juga : Tangkal Covid, Pemkab Malang Sediakan Safe House di Seluruh Desa

Salah satunya yakni keberadaan laboratorium sebagai pusat praktikum atas ilmu terapan yang dipelajari. Bahkan menurut Khofifah, sebanyak 55 persen SMK di Jatim yang masih belum punya laboratorium. "Kami sedang menyisir, satu sistem baru. Nanti dibuat SMK induk sebagai pengampu SMK-SMK sekelilingnya, kalau mau ke lab atau ke balai latihan kerja (BLK)," urainya. 

"Ini juga kita sisir bersama dinas pendidikan. Saya cocokkan dengan Pakde Karwo (Gubernur Jatim Soekarwo) dengan Plt Sekda Pemprov, baru kemudian dengan dinas pendidikan," pungkasnya. Dalam masa kampanyenya, Khofifah sempat mengungkapkan bahwa kebijakan sekolah gratis merupakan upaya Pemprov Jatim mengurangi angka putus sekolah di masyarakat. (*)