Pengendalian Tata Ruang, Kabupaten Malang Jadi Percontohan di Jatim

Kepala DPKPCK Kabupaten Malang Wahyu Hidayat saat menjadi narasumber acara sosialisasi NSPK penataan ruang di Surabaya yang digelar Pemprov Jatim,  Jumat (10/8/2018) (DPKPCK for MalangTIMES)
Kepala DPKPCK Kabupaten Malang Wahyu Hidayat saat menjadi narasumber acara sosialisasi NSPK penataan ruang di Surabaya yang digelar Pemprov Jatim, Jumat (10/8/2018) (DPKPCK for MalangTIMES)

MALANGTIMES - Kembali Kabupaten Malang mendapat apresiasi di tingkat Provinsi Jawa Timur (Jatim). Bukan karena inovasinya, tapi karena Kabupaten Malang akan dijadikan wilayah studi banding dalam pelaksanaan pengendalian tata ruang dan wilayah. 

Penataan ruang adalah sebuah ranah yang sampai saat ini menjadi perhatian khusus pemerintah pusat sampai daerah. Pasalnya, tata ruang dan wilayah merupakan persoalan yang rumit dengan lajunya pertumbuhan yang sangat pesat dan kadang tak terkendali. 

Kondisi tersebut membuat tata ruang dan wilayah daerah menjadi tidak sesuai dengan berbagai regulasi yang ada. Tumpang tindih kawasan yang telah ditentukan sampai pada persoalan sosial dan ekonomi menjadi problematika rumit di kemudian hari. 

Persoalan inilah yang dibedah oleh Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang Dr Wahyu Hidayat dalam acara sosialisasi norma, standar,  prosedur. dan kriteria (NSPK) penataan ruang yang digelar Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jatim,  Jumat (10/8/2018) di Hotel Elmi Surabaya. 

Berangkat dari hal tersebut,  Wahyu melanjutkan, di Kabupaten Malang berbagai potensi persoalan dalam tata ruang dan wilayah menjadi prioritas khusus di dinasnya. Utamanya yang berada di wilayah perkotaan dan penyangganya.

Wahyu  Hidayat (kanan) dalam acara sosialisasi NSPK pengendalian ruang (DPKPCK for MalangTIMES) 

Hal inilah yang disampaikan Wahyu dalam acara sosialisasi NSPK penataan ruang. Dari hasil sosialisasi tersebut,  seluruh peserta se-Jatim akan menjadikan pengelolaan tata ruang dan wilayah yang telah berjalan di Kabupaten Malang menjadi percontohan. Baik dalam proses perencanaan,  implementasi,  pemanfaatan serta pengendaliannya. 

"Dari paparan kami, mereka akan melakukan studi banding dan nantinya mereplikasi mengenai tata ruang dan wilayah Kabupaten Malang. Bahkan,  Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) juga akan terjun," ujar Wahyu. 

Seperti diketahui, dalam penataan dan pengendalian tata ruang,  DPKPCK Kabupaten Malang terbilang konsen dan serius dalam bidang tersebut. Di tahun 2017 lalu,  misalnya,  beberapa konsep pengembangan tata ruang dan wilayah di perkotaan dan penyangganya telah selesai dan siap diajukan menjadi peraturan daerah (perda). 

Seperti di wilayah Singosari,  Karangploso serta lainnya. Sedangkan untuk perda rencana detail tata ruang kecamatan (RDTRK) pun sudah ada dan berlaku di Kabupaten Malang. Sedangkan wilayah lainnya terus dikawal oleh DPKPCK Kabupaten Malang. Baik di tingkat provinsi sampai pusat,  terutama dalam proses rekomendasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG). 

"Proses dalam perencanaan sampai menjadi regulasi daerah memang sangat panjang. Tapi,  kami telah membuktikan mampu mengawalnya. Ini juga menjadi salah satu poin,  kita menjadi daerah percontohan dalam penataan dan pengendalian ruang," pungkas Wahyu. (*) 

Editor : Yunan Helmy
Publisher :
Sumber : Malang TIMES (JatimTimesNetwork)

Redaksi: redaksijatimtimes[at]gmail.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : redaksijatimtimes[at]gmail.com | redaksijatimtimes[at]gmail.com
Top