Eks Kasek SMPN 4 Kepanjen Terus Buru Bupati, Rendra Kresna : Sudah Saya Delegasikan Tim Hukum

Bupati Malang Rendra Kresna menanggapi santai gugatan eks kasek SMPN 4 Kepanjen dan mendelegasikan tim hukum dari bagian hukum pemkab Malang (Nana/MalangTIMES)
Bupati Malang Rendra Kresna menanggapi santai gugatan eks kasek SMPN 4 Kepanjen dan mendelegasikan tim hukum dari bagian hukum pemkab Malang (Nana/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Suburiyanto mantan Kepala Sekolah (Kasek) SMPN 4 Kepanjen yang kini menjabat sebagai guru biasa di SMPN 1 Kepanjen,  terus memburu Bupati Malang Dr H Rendra Kresna. 

Pasalnya, dirinya tetap tidak menerima jabatan lamanya diganti melalui Surat Keputusan Bupati Malang atas rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

Dengan penilaian tidak cakap dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala sekolah serta kerap membuat kegaduhan. 

Atas dasar tersebut, Subur memakai jasa hukum untuk melakukan gugatan terhadap Bupati Malang yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 

Melalui kuasa hukumnya,  gugatan tersebut telah digelar di PTUN Surabaya,  Selasa (7/8/2018) kemarin. Dimana kuasa hukum Subur yaitu Hamka serta dua delegasi dari tim hukum pemerintah kabupaten Malang,  menghadiri sidang perdana tersebut. 

Hal tersebut dibenarkan oleh Bupati Malang yang menyatakan, sidang perdana tersebut pihaknya mendelegasikan kepada bagian hukum pemkab Malang. 

"Saya delegasikan untuk perkara tersebut. Agendanya juga baru pemeriksaan berkas, masih belum masuk pada materi yang lebih mendetail," kata Rendra Kresna, Rabu (8/8/2018).

Disinggung adanya revisi dalam persidangan perdana dari hakim yang menangani perkara tersebut, dikarenakan ketiadaan surat kuasa kepada tim hukumnya, Rendra menyatakan bahwa perkara yang digugat Subur, merupakan sengketa yang melibatkan pemerintahan.

Dalam persoalan tersebut,  sama dengan kasus lainnya. Baik di pengadilan negeri maupun di PTUN lainnya. 

"Jadi pembentukan tim hukum sudah dilakukan seperti dalam sengketa lainnya. Untuk itu, saya telah mendelegasikan tim dari bagian hukum Pemkab Malang. Yang artinya penanganan terhadap gugatan Subur ini akan ditangani oleh kuasa hukum dari pemkab Malang," urai Rendra. 

Di kubu Subur, Hamka  kuasa hukumnya juga membenarkan,  bahwa di persidangan pertama gugatan PTUN, ada beberapa revisi yang dimintakan oleh hakim. Baik dari pihak tergugat maupun pihak yang diwakilinya. 

"Jadi memang dari dua pihak ada revisi yang harus dilengkapi. Dari tergugat mengenai surat kuasa. Sedangkan pihak kami untuk merubah beberapa poin gugatan," ujar Hamka. 

Hamka melanjutkan, dari gugatan yang diajukan ada materi yang wajib dirubah. Yaitu dasar hukum gugatan yang sebelumnya menggunakan Permendiknas nomor 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, menjadi Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tetang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.

Sedangkan untuk sidang lanjutan dengan agenda perbaikan gugatan kedua belah pihak akan dilanjut tanggal 18 Agustus 2018.

"Iya tanggal itu dijadualkan untuk sidang lanjutan. Kita siap untuk melakukan apa yang diminta hakim," pungkas Hamka.

Editor : Heryanto
Publisher :
Sumber : Malang TIMES (JatimTimesNetwork)

Redaksi: redaksijatimtimes[at]gmail.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : redaksijatimtimes[at]gmail.com | redaksijatimtimes[at]gmail.com
Top