Divisi Advokasi MCW, M Ardhan saat ditemui di gedung DPRD Kota Malang. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)
Divisi Advokasi MCW, M Ardhan saat ditemui di gedung DPRD Kota Malang. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Malang Corruption Watch (MCW) mengkritisi rancangan anggaran dan program kegiatan yang akan dilaksanakan pada 2019 mendatang. Pasalnya, jumlah yang akan dibelanjakan masih jomplang yang lebih memprioritaskan gaji pegawai. MCW menilai, APBD Kota Malang belum merepresentasikan kebutuhan masyarakat.

Baca Juga : Warga Terdampak Covid-19 di Kabupaten Malang, Bakal Dapat Pasokan Makanan Dapur Keliling

Lembaga independen tersebut, sebelumnya juga telah melakukan kajian terhadap Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2019. Divisi Advokasi MCW, M Ardhan mengungkapkan pihaknya memberikan sejumlah catatan atas rancangan tersebut.

Catatan itu misalnya, terkait peningkatan aksesibilitas dan pelayanan pendidikan. "Anggaran yang digelontorkan besar, namun ternyata masih banyak laporan infrastruktur sekolah yang kurang. Sehingga, sekolah melakukan penarikan biaya ke wali murid untuk pembangunan," urainya.

Selain itu, soal keberadaan fasilitas-fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Di Kota Malang, keberadaan sekolah inklusi masih terbatas. "Sasaran pengentasan anak jalanan juga masih belum mencakup keseluruhan. Tahun 2017 lalu misalnya, yang mendapat pelatihan hanya sekitar 25 orang, padahal jumlahnya puluhan orang," ujarnya. 

Hal-hal lain yang butuh perhatian lebih banyak, lanjut Ardhan, yakni soal pemerataan pendapatan masyarakat, peningkatan pertumbuhan investasi daerah, peningkatan infrastruktur sarana dan prasarana wilayah. Ditambah lagi soal akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan juga soal pelayanan publik. 

MCW mendorong agar Pemkot Malang kembali menimbang prioritas anggarannya. Terutama yang ditujukan untuk masyarakat. Dengan tegas Ardhan menyebut bahwa Pemkot tidak boleh lagi berdalih soal keterbatasan anggaran. "Pada era otonomi daerah ini, pemkot punya keleluasaan pengaturan anggaran," tuturnya.

"Kalau kami melihat, anggaran itu bukan terbatas. Pemkot Malang bahkan sedang meyakin-yakinkan diri memberi tambahan uang makan bagi ASN. Tetapi kenapa untuk warga miskin terbatas," tegasnya. Dia berharap, catatan-catatan yang disampaikan nantinya bisa menjadi pertimbangan perubahan rancangan anggaran yang saat ini tengah dibahas.

Baca Juga : Dinsos-P3AP2KB Salurkan Bantuan bagi 1.666 Warga Miskin

Seperti diberitakan sebelumnya, DPRD Kota Malang mengingatkan Pemkot soal anggaran belanja langsung atau belanja untuk masyarakat yang perlu ditingkatkan. Di tengah penurunan pendapatan, Pemkot Malang justru ada meningkatkan anggaran untuk gaji pegawai. 

Jika pada 2018 ini belanja tidak langsung untuk gaji sebesar Rp 920 miliar, pada 2019 menjadi Rp 936 miliar atau naik Rp 16 miliar. Kenaikan gaji ini menjadi pertanyaan pasalnya jumlah aparatur sipil negara (ASN) di Kota Malang tidak mengalami peningkatan akibat moratorium dari pusat. Bahkan justru ada pengurangan karena pensiun. 

Untuk belanja langsung atau program bagi masyarakat, angkanya turun dari Rp 1,143 triliun menjadi Rp 1,064 triliun. Padahal, dalam belanja langsung itu masih ada juga jatah gaji atau tunjangan-tunjangan di luar gaji pokok pegawai. Artinya, tidak murni untuk masyarakat.

Fraksi-fraksi politik di dewan pun juga membeber soal ketimpangan anggaran tersebut. Simak kelanjutan pembahasan anggaran di media berjeraring terbesar, MalangTIMES.