JATIMTIMES - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang membeberkan ada penurunan angka kemiskinan di Kota Malang.
Kepala Dinsos-P3AP2KB Kota Malang Donny Sandito menyampaikan, bahwa angka kemiskinan di Kota Malang telah turun jika dibandingkan pada akhir tahun 2022 lalu. Di mana pada akhir tahun 2022 lalu, angka kemiskinan di Kota Malang berada di 4,37 persen. Sementara pada awal November 2023 lalu telah turun hingga 4,26 persen. Artinya terdapat penurunan angka kemiskinan sebesar 0,11 persen.
Baca Juga : Wajib Netral, ASN Dilarang Pose Foto Berikut Ini!
Pihaknya menyebutkan, bahwa angka kemiskinan Kota Malang berada terendah nomor dua se-Jawa Timur (Jatim) dan telah menyalip persentase angka kemiskinan Jawa Timur yang berada di angka 10,35 persen.
Mantan Camat Kedungkandang itu pun membeberkan beberapa tahapan program dari Dinsos-P3AP2KB Kota Malang untuk mengentaskan angka kemiskinan di Kota Malang.
Yakni dimulai dengan degradasi Program Keluarga Harapan (PKH) jika dalam satu keluarga telah masuk dalam kategori mampu. Di mana untuk menyukseskan degradasi PKH, Dinsos-P3AP2KB Kota Malang rutin melakukan penguatan pelatihan keluarga. "Itu dengan penguatan pelatihan keluarga, kemudian usulan untuk modal usaha misalnya melalui BPR Tugu Artha," ungkap Donny.
Lalu, setelah mengikuti pelatihan penguatan keluarga bagi masyarakat yang tergolong miskin tersebut, Dinsos-P3AP2KB Kota Malang juga mendorong agar para peserta pelatihan dapat mengembangkan kemampuan yang didapat melalui pelatihan dari Dinsos-P3AP2KB Kota Malang.
"Kemudian warga miskin yang sudah kita latih dan ingin mengembangkan usahanya, kami arahkan ke Diskopindag (Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan) supaya mendapatkan pelatihan lanjutan," kata Donny.
Pria yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Malang ini mengungkapkan, sudah ratusan warga miskin yang dikirimkan oleh Dinsos-P3AP2KB Kota Malang ke Diskopindag Kota Malang untuk mengikuti pelatihan usaha lanjutan.
Setelah mendapatkan ilmu secara teori dan praktik untuk membuat usaha, Dinsos-P3AP2KB Kota Malang juga melakukan kerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP) untuk melakukan pengurusan perizinan usaha.
Baca Juga : Turun Hingga 4,52 Persen, Angka Pengangguran Kota Batu Tersisa 3,91 Persen
"Kemudian terkait KIP (Kartu Indonesia Pintar) itu kami juga bekerja sama dengan Disdikbud. Jadi program kami ini nggak bisa hanya bergerak di Dinsos saja," ujar Donny.
Selain itu, angka kemiskinan 4,26 persen itu juga berkat intervensi dari pemerintah pusat. Yakni melalui PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan masih banyak lagi.
Jadi pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial RI, angka kemiskinan di Kota Malang mencapai 187 ribu warga atay 4,26 persen.
"Nah kami mencoba mana yang harus diintervensi. Jangan sampai mereka jadi miskin, jadi kami menjaga itu dengan kami usulkan di bantuan pangan non tunai, dan sebagainya," pungkas Donny.
