Wali Kota Malang (nonaktif) Moch Anton (mengenakan batik) saat membacakan pembelaan atas tuntutan JPU KPK di Pengadilan Tipikor Surabaya. (Foto: Dokumen MalangTIMES)
Wali Kota Malang (nonaktif) Moch Anton (mengenakan batik) saat membacakan pembelaan atas tuntutan JPU KPK di Pengadilan Tipikor Surabaya. (Foto: Dokumen MalangTIMES)

MALANGTIMES - Wali Kota Malang (nonaktif) Moch Anton hari ini (3/8/2018) kembali menjalani persidangan dengan agenda pledoi atau pembelaan. Di hadapan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Anton tidak banyak melakukan pembelaan diri. Justru, dia membeber berbagai prestasi selama memimpin Kota Malang.

Ruangan sidang pun penuh karena banyak warga, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu yang mengikuti jalannya persidangan. Suasana sidang pun sempat diwarnai haru. Terlebih saat Anton membacakan sekitar enam lembar pembelaan, suaranya sesekali tercekat.

Ibu-ibu jamaah pengajian Jumat Legi yang memberi dukungan moral, banyak tampak meneteskan air mata. Terlebih, saat Anton mengakui merasa bersalah atas kasus yang membelit sejumlah pejabat eksekutif dan legislatif di Kota Malang. Dia mengklaim bahwa tindakan yang dilakukan karena terjebak sistem sehingga tidak sengaja melakukan kesalahan.

Dalam pembelaannya, Anton membacakan pula deretan prestasi dan penghargaan Kota Malang. Termasuk taman-taman yang sudah dia bangun melalui bantuan dana corporate social responsibility (CSR). Anton juga membeber program yang dicetuskan seperti seruan salat jamaah tepat waktu, mematikan televisi saat jam belajar anak, sekolah gratis, serta kendaraan sekolah gratis. 

Pada majelis hakim, Anton sempat meminta putusan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Seperti diberitakan sebelumnya, Anton dituntut hukuman penjara tiga tahun dan denda sebesar Rp 200 juta subsider enam bulan penjara. Serta hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik untuk dipilih selama empat tahun terhitung setelah Anton menjalani masa hukuman. 

"Pada masyarakat, Abah minta didoakan agar mendapat keputusan yang terbaik dari hakim. Abah juga minta maaf karena di sisa akhir jabatan tidak bisa menyelesaikan tugas yang sudah diamanatkan masyarakat," ujarnya pada MalangTIMES usai sidang. Terkait tuntutan tiga tahun penjara dan pencabutan hak politik, Anton menyerahkan semuanya pada hakim. Sebab menurutnya, tuntutan dari jaksa sudah melalui pertimbangan dan sudah dianggap terbaik. 

Proses hukum yang Anton pun tampaknya segera memasuki babak akhir. Pekan depan (Jumat, 10/8/2018) agenda sidang lanjutan adalah pembacaan putusan majelis hakim atas kasus suap pembahasan APBD Perubahan (APBD-P) Kota Malang tahun anggaran (TA) 2015 itu.