JATIMTIMES - Sepanjang tahun 2023, sedikitnya telah ada 200 sanitasi yang dibangun oleh pemerintah. Hal itu dilakukan dalam rangka menekan angka stunting di Kabupaten Malang.
Namun demikian, tidak hanya sanitasi yang kurang memadai yang bisa memicu stunting. Melainkan gaya hidup tidak sehat juga dapat memicu stunting. Salah satunya adalah mengkonsumsi makanan rendah gizi alias junk food.
Baca Juga : Harga iPhone 14 Terbaru dan Spesifikasi Lengkapnya 2023
"Tetapi, stunting tidak hanya dikarenakan faktor itu (sanitasi kurang memadai), yang paling utama adalah menggeser perilaku. Ibu-ibu kita, ibu-ibu muda, harus paham itu tentang bagaimana pencegahan stunting," tutur Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto saat ditemui media online ini pada agenda pemerintahan belum lama ini.
Menurut Didik, saat ini sebagian ibu dan orang tua tidak terlalu memperhatikan kebutuhan gizi sang buah hati. Alhasil, dengan berbagai alasan para orang tua akhirnya memilih untuk memberikan asupan makanan siap saji kepada buah hati mereka.
Kebiasaan buruk itulah yang bisa berdampak pada stunting. "Seringkali ibu-ibu muda ini karena dengan kesibukannya, banyak memberikan makanan tambahan siap saji. Itukan tidak baik," ujarnya.
Dikatakan tidak baik, dijelaskan Didik, sebab tidak jarang pada makanan siap saji tidak memperhatikan asupan gizi. Sehingga anak terutama yang masih bayi atau balita tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup bagi tumbuh kembangnya.
"Karena ada pengawetnya, padahal di lingkungannya itu banyak sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan," tuturnya.
Ketimbang memberikan makanan siap saji, Didik menyarankan para orang tua untuk memberikan makanan terhadap anak dengan gizi dan protein yang memadai. Tidak perlu mahal, makanan bergizi tersebut menurut Didik bisa diolah secara mandiri dengan memanfaatkan bahan baku makanan yang mudah didapatkan. Seperti misalnya sayuran.
"Mulai sayur-sayuran, itu kan cukup potensi dengan kandungan gizi dan protein yang lebih baik (dari pada makanan cepat saji). Tapi itu (orang tua) jarang mau," ujarnya.
Sebagaimana diberitakan, saat ini angka stunting di Kabupaten Malang mencapai 11,8 persen. Targetnya di 2024, angka stunting bisa turun hingga di bawah 9 persen.
Baca Juga : Kelompok Informasi Masyarakat Kota Batu Borong 5 Penghargaan APW 2023 tingkat Jatim
Dalam pernyataannya, Didik mengaku telah berkoordinasi dengan dinas terkait di Kabupaten Malang dalam rangka menekan kasus stunting. Satu diantaranya adalah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang.
Selain berkoordinasi dengan dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, Didik mengaku juga telah berkonsultasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Hal itu dilakukan guna merealisasikan gagasan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa).
Konsep yang diajukan ke pemerintah pusat tersebut, adalah dengan menyediakan fasilitas sanitasi yang memadai di rusunawa. Sehingga bisa lebih mengoptimalkan program open defecation free (ODF).
Terpisah, Kepala DPKPCK Kabupaten Malang Budiar menyebut telah intens berkonsultasi dengan pemerintah pusat. Sebagaimana yang disampaikan Wakil Bupati Malang, konsultasi Pemkab Malang dengan pemerintah pusat termasuk Kementerian PUPR tersebut dilakukan dalam upaya mengentaskan kasus stunting di Kabupaten Malang.
"Setiap tahun kami selalu mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk pengajuan (anggaran, red)," ujarnya.
Sementara itu, lanjut Budiar, di tahun 2023 sedikitnya telah ada pembangunan 200 unit sanitasi di Kabupaten Malang. Yakni meliputi pembangunan jamban, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal, hingga Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). "Tahun ini kami juga akan mengajukan ke pemerintah pusat untuk pembangunan sanitasi di 2024," tukasnya.
