Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melakukan kunjungan mendadak ke kompleks perkantoran Balai Kota Malang, hari ini (31/7/2018).
Baca Juga : Tiga Tenaga Kesehatan Positif Covid-19 di Kota Malang Sembuh
Tanpa disertai pengawalan ketat, Tjahjo Kumolo berdialog langsung dengan sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang.
Beberapa kantor organisasi perangkat daerah (OPD) yang dikunjungi yakni Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) dan Sekretariat Daerah Kota Malang.
Tampak tidak ada persiapan khusus saat perkantoran tersebut didatangi pejabat teras RI. Tjahjo mengungkapkan, kedatangannya tersebut dalam rangkaian pengecekan persiapan lokasi kegiatan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di GOR Ken Arok, besok (1/8/2018).
"Hari ini sedang pengecekan persiapan lokasi dalam rangka kedatangan Presiden RI, mampir ke sini memberi semangat dan penguatan ke aparatur pemerintah di Kota Malang," ujar Tjahjo usai kunjungan.
Dalam kunjungan tersebut, Tjahjo didampingi Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Plt Wali Kota Malang Sutiaji, dan jajaran kepala OPD Pemkot Malang. Tjahjo berkeliling sekitar 30 menit.
Mengenai agenda Presiden RI Jokowi di Kota Malang, menurut Tjahjo tetkait dengan pengarahan terhadap pemerintahan desa se Jawa Timur.
Baca Juga : Tanggap Covid-19, Fraksi PKS DPRD Kota Malang Bagikan Ratusan APD ke Petugas Medis
"Nanti Presiden akan memberi penguatan pemerintahan di desa. Agar mereka memahami cara menyusun perencanaan anggaran desa, pertanggungjawaban desa, bagaimana menggerakkan dan mengorganisasi desa dan fokus kerjaannya," paparnya.
"Dengan berkumpulnya kepala desa, bisa saling komunikasi mengetahui persoalan di lapangan. Acara yang sama sudah dilakukan di Yogyakarta," tambahnya.
Untuk diketahui, pada 27 Juli lalu Presiden RI Jokowi menghadiri agenda Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Lingkup Regional Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta.
Menurut Tjahjo, selama ini keluhan yang muncul yaitu terkait mekanisme pembuatan laporan dana desa.
"Presiden berharap pelaporan itu lebih sederhana dan singkat. Kemudian arahan Bapak Presiden agar lebih fokus di desa itu bagaimana, musyawarah bagaimana melibatkan masyarakat dan jangan diborongkan tapi melibatkan masyarakat," pungkasnya.