Keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)  Malang dalam sektor pariwisata, yang telah secara nyata berdampak signifikan menggairahkan perekonomian masyarakat,  tidak diragukan lagi. Baik dari sisi pemberdayaan masyarakat di lokasi wisata yang bernaung dalam kelompok sadar wisata (pokdarwis) yang kini sudah hampir mencapai 100 desa maupun pendampingan anggaran untuk infrastruktur pelengkap, seperti jalan dan jembatan. 

Namun di sisi lain, persoalan anggaran yang bertumpu pada kekuatan keuangan daerah masih belum mampu menyelesaikan pembangunan jembatan di Jurang Mayit,  Bantur. Itu karena alokasi anggaran yang besar. 

Tapi,  tentunya,  kendala tersebut tidak menyurutkan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang untuk menyelesaikan pembangunan yang nantinya akan mempermudah masyarakat dan wisatawan untuk menikmati eksotisme deretan wisata pantai selatan. Misalnya wisata legenda Balekambang, Bajul Mati, Pantai Gua China, dan Pantai Tiga Warna. 

"Kami terus berusaha dengan kemampuan keuangan daerah. Memang tidak bisa kalau selesai satu tahun anggaran karena anggaran. Karena itu, kami berkoordinasi dengan Kemen PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat) untuk percepatannya," ujar Romdhoni, kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang,  Senin (30/7/2018). 

Pihaknya,  telah melayangkan surat permintaan bantuan kepada Kemen PUPR untuk membantu penganggaran jembatan Bantur tersebut. Nilai anggaran yang diminta oleh Dinas PU Bina Marga sekitar Rp 8 miliar untuk proses rangka baja jembatan tersebut. 

"Proses pembangunan sudah sekitar 65 persen. Untuk fondasi sudah menyerap sekitar Rp 5 miliar lebih. Kini tinggal rangka bajanya," ujar Romdhoni kepada MalangTIMES. 

Kebutuhan anggaran untuk rangka baja inilah yang dimintakan Pemkab Malang kepada Kemen PUPR. Sehingga diharapkan pembangunan jembatan di Jurang Mayit Bantur bisa diselesaikan dan dirasakan manfaatnya. 

"Pembangunan jembatan di Bantur menjadi prioritas membuka akses transportasi wisatawan. Tanpa ini kita tahu rute tersebut terbilang ekstrim dan secara teknis tidak layak sebagai jalur wisata," ungkap mantan kepala Dinas Cipta Karya ini. 

Disinggung total anggaran untuk penyelesaian jembatan dan pelebaran jalan yang nantinya akan memangkas jalur ekstrem berupa tanjakan dan tikungan tajam serta lebar jalan yang sempit, Dinas PU Bina Marga menyampaikan, anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 30 miliar. 

Besarnya anggaran ini yang membuat Pemkab Malang terus me-sounding-kan persoalan tersebut kepada pemerintah pusat maupun provinsi agar bisa ikut serta menyelesaikan pembangunan tersebut. Walaupun,  ucap Romdhoni,  sampai saat ini belum ada tanggapan dari pihak terkait. (*)