Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Dinkop UKM) Kabupaten Malang, Made Dewi Anggraeni (Pipit Anggraeni).
Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Dinkop UKM) Kabupaten Malang, Made Dewi Anggraeni (Pipit Anggraeni).

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Dinkop UKM) Kabupaten Malang, Made Dewi Anggraeni menegaskan, setiap pengurus koperasi wajib memiliki sertifikasi standar kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi.

Baca Juga : Turut Terdampak Covid-19, Pembangunan Rest Area Terminal Madyopuro Ditunda

Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi UKM RI Nomor 15/Per/M.UKM/IX/2015 pasal 13 ayat 5 tentang usaha simpan pinjam, yang menyebut bahwa pengelola koperasi wajib memiliki sertifikasi standar kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai peraturan perundang-undangan. 

Sehingga Sumber Daya Manusia (SDM) koperasi, khususnya pengelola koperasi simpan pinjam maupun unit simpan pinjam memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk mengelola koperasi secara profesional dan akuntabel. 

Peraturan itu juga dipertegas dengan diterbitkannya Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi UKM RI Nomor 12/PER/DEP.6/XII/2016 tentang penerapan sanksi yang dapat diberikan kepada koperasi yang tidak memenuhi ketentuan dalam Permen Koperasi tersebut. 

Di mana teguran tertulis paling sedikit dua kali, larangan menjalankan fungsi sebagai pengurus atau pengawas koperasi, pencabutan izin usaha simpan pinjam, dan pembubaran koperasi oleh Mekop UKM.

"Artinya, seluruh pengurus koperasi di Kabupaten Malang akan terus didorong untuk memiliki sertifikasi tersebut. Tentunya untuk meningkatkan kualitas koperasi. Bukan hanya lembaganya saja yang sehat, pengurusnya juga harus sehat," katanya pada wartawan, Minggu (29/7/2018).

Menurut Made, dari total 1273 koperasi yang ada, saat ini tercatat baru 50 pengurus yang sudah bersertifikasi. Sampai akhir tahun ini, pihaknya menargetkan setidaknya 200 pengurus koperasi yang bersertifikat. 

Banyaknya pengurus yang belum tersertifikasi menurutnya dikarenakan peraturan yang dikeluarkan tersebut masih tergolong baru. Selain itu, sertifikasi sifatnya adalah swadana. Di mana pihak yang akan mengikuti ujian kompetensi dapat langsung mendatangi lembaga sertifikasi dengan menggunakan dana pribadinya.

Baca Juga : Pandemi Covid-19, Revitalisasi Pasar Bunulrejo Dibatalkan

"Jadi tidak ada anggaran dari pemerintah daerah untuk itu. Tapi kami tetap mendorong agar pengurus bersertifikasi," imbuhnya.

Sertifikasi tersebut menurutnya murni untuk meningkatkan kualitas dari setiap koperasi yang ada. Sehingga tidak ada insentif khusus bagi para pengurus yang nantinya telah bersertifikasi.

"Tapi itu mungkin saja menjadi persyaratan untuk pengajuan peminjaman modal ke perbankan," pungkas perempuan berambut pendek itu.

 

Pewarta : Pipit Anggraeni

Editor : A. Yahya