Dituntut Tiga Tahun Penjara, Abah Anton Juga Terancam Kehilangan Hak Politik

Jul 27, 2018 14:45
Wali Kota Malang (nonaktif) Moch. Anton bersalaman dengan tim JPU KPK usai sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Surabaya. (Foto: Dokumen MalangTIMES)
Wali Kota Malang (nonaktif) Moch. Anton bersalaman dengan tim JPU KPK usai sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Surabaya. (Foto: Dokumen MalangTIMES)

MALANGTIMES - Proses hukum yang melibatkan Wali Kota Malang (nonaktif) Moch. Anton tampaknya segera memasuki babak akhir. Siang ini (27/7/2018) persidangan atas pria yang akrab disapa Abah Anton itu memasuki agenda pembacaan tuntutan. Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta hukuman penjara tiga tahun untuk Anton.

Tuntutan tersebut dibacakan JPU KPK Arif Suhermanto di hadapan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya dan peserta sidang. "Menuntut terdakwa dengan hukuman penjara selama tiga tahun dan denda sebesar Rp 200 juta subsider enam bulan penjara," ucapnya.

Baca Juga : Aktor Senior Tio Pakusadewo Kembali Ditangkap karena Kasus Narkoba

Selain dua pidana tersebut, Anton juga terancam kehilangan kesempatan mencalonkan diri sebagai wali kota pada 2023 mendatang. Pasalnya JPU KPK meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman tambahan. Yakni, pencabutan hak politik untuk dipilih selama empat tahun terhitung setelah Anton menjalani masa hukuman.

Menurut JPU, tuntutan itu diberikan sesuai pertimbangan atas peran Anton dalam kasus suap pembahasan APBD Perubahan (APBD-P) Kota Malang tahun anggaran (TA) 2015). "Berdasarkan fakta-fakta persidangan, terdakwa (Anton) terbukti melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi," ujar Arif. 

Sidang berlangsung relatif singkat dibanding beberapa sidang terakhir yang beragendakan keterangan saksi. Usai pembacaan tuntutan, JPU KPK menyerahkan berkas ke majelis hakim dan salinannya ke tim pengacara Anton. Rencananya, Jumat (3/8/2018) mendatang sidang akan dilanjutkan dengan agenda pledoi atau pembelaan dari Abah Anton. 

Seperti diketahui, Anton diduga memberi hadiah atau janji kepada ketua DPRD dan anggota DPRD Kota Malang. Anton disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor. Selain Anton, kasus tersebut juga melibatkan 18 anggota DPRD Kota Malang. Mereka disangkakan melanggar pasal 12 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor KUH Pidana. (*)

Topik
Moch. AntonKomisi Pemberantasan KorupsiAbah Anton

Berita Lainnya

Berita

Terbaru