Romdhoni, kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang, membenarkan adanya pelebaran jalan nasional di ruas Turen dikarenakan adanya peningkatan volume lalu lintas dan pertimbangan teknis. (Nana)

Romdhoni, kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang, membenarkan adanya pelebaran jalan nasional di ruas Turen dikarenakan adanya peningkatan volume lalu lintas dan pertimbangan teknis. (Nana)


Pewarta

Nana

Editor

Yunan Helmy


MALANGTIMES – Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Kabupaten Malang terus berusaha memenuhi harapan masyarakat terhadap akses jalan raya walaupun kerap terkendala status jalan di wilayah Kabupaten Malang.

Ada tiga klasifikasi jalan di Kabupaten Malang. Yaitu jalan kabupaten, provinsi, dan nasional.

Dinas PU Bina Marga yang hanya memiliki kewenangan di jalan kabupaten kerap mendapat getahnya saat dua ruas jalan berstatus lain rusak. Khalayak ramai tidak mau tahu kerusakan di jalan tersebut kewenangannya siapa. Bagi kebanyakan orang, jalan rusak yang ada di wilayah Kabupaten Malang adalah tanggung jawab pemerintah daerah, dalam hal ini adalah Dinas PU Bina Marga.

"Kami memaklumi hal tersebut, walau tidak bisa berbuat banyak. Khususnya di berbagai ruas jalan provinsi dan nasional. Karena itu, kami tak pernah putus untuk terus mengomunikasikan berbagai harapan masyarakat atas dua jalan di luar kewenangan kamj," kata Romdhoni, kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang, Minggu (22/7/2018).

Berbagai rapat koordinasi dengan pihak pemerintah pusat maupun melalui surat, misalnya, kerap dilakukan oleh Dinas PU Bina Marga. Hasilnya, secara bertahap beberapa ruas jalan nasional, seperti Kepanjen-Turen, mulai dibenahi. Khususnya dalam pelebaran jalan yang setiap tahunnya mengalami perubahan dikarenakan dua faktor, yaitu volume lalu lintas meningkat serta pertimbangan teknis.

Dua faktor tersebut yang menjadi dasar bagi pemerintah pusat untuk melakukan pembangunan jalan yang ada di daerah. "Biasanya memang dua faktor tersebut. Seperti di jalan Kepanjen-Turen-Lumajang yang memang membutuhkan pelebaran jalan. Tahun ini kami walau belum mengetahui secara teknis pembangunannya di jalan tersebut, tapi memang sedang dilakukan proses pelebaran," ujar Romdhoni kepada MalangTIMES.

Seperti diketahui, jalan nasional Kepanjen-Turen-Lumajang atau Kepanjen-Blitar, setiap tahunnya mengalami pelebaran jalan. Dikarenakan volume lalu lintas semakin padat. Di jalan Kepanjen-Turen, misalnya, dari asalnya lebar jalan hanya 4 meter di lebarkan menjadi 6 meter saat ini. 

Proses pembangunan jalan nasional tersebut, masih menurut Romdhoni, tidak terlepas dari koordinasi intensif yang dilakukan pihaknya selama ini. Sedangkan, untuk kewenangan di Dinas PU Bina Marga sendiri di jalan-jalan berstatus tersebut, sampai saat ini hanya mampu untuk pemeliharaan saja setiap tahunnya. Kendala anggaran dalam mencover seluruh jalan yang ada di Kabupaten Malang, tentunya menjadi salah satu faktor. "Selain sekali lagi ranah kewenangannya. Ini tentu patut dipahami bersama-sama," ujar mantan kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Malang ini.

Disinggung mengenai penyelesaian jalan nasional Kepanjen-Turen, Romdhoni menyampaikan, sampai saat ini secara teknisnya belum mengetahui. Baik mengenai target pembangunan sampai pada penyelesaiannya.

"Kami belum mengetahuinya. Tapi memang ada berbagai titik jalan yang kami usulkan untuk hal tersebut. Bahkan, kami juga dari tahun lalu mengusulkan juga adanya pelimpahan jalan kabupaten menjadi jalan provinsi atau nasional," ujarnya.

Usulan perubahan status jalan tersebut sejumlah 10 ruas jalan yang tersebar di Kabupaten Malang. Dengan total panjang 234,9 kilometer. Misalnya, di ruas jalan Pakis-Tumpang yang awalnya jalan kabupaten diusulkan menjadi jalan provinsi atau nasional, nantinya. Hal ini didasarkan pada pembangunan dan wilayah di dua ruas jalan tersebut yang juga berubah mengikuti pembangunan dengan skala nasional. Dimana untuk ruas jalan Pakis yang menjadi jalur transportasi bandara Abdul Rahman Hakim sampai jalur wisata Bromo Tengger Semeru (BTS).

"Kalau masih jalan kabupaten, tentunya akan kedodoran secara anggaran. Karena fungsi jalannya juga berubah. Karenanya kita usulkan adanya perubahan status jalan. Sampai saat ini kita hanya di ranah pemeliharaannya saja. Misalnya untuk tutup lubang jalan yang bolong atau salob," pungkas Romdhoni. (*)

End of content

No more pages to load