Jatim Times Network Logo
Agama Ekonomi Gaya Hukum dan Kriminalitas Kesehatan Kuliner Olahraga Opini Otomotif Pemerintahan Pendidikan Peristiwa Politik Profil Ruang Mahasiswa Ruang Sastra Selebriti Tekno Transportasi Wisata
Politik

Banyak Reklame Partai Solidaritas Indonesia Langgar Aturan, PSI Kota Malang Ngaku Tak Ada Sosialisasi 

Penulis : Riski Wijaya - Editor : Nurlayla Ratri

16 - Sep - 2023, 11:15

Reklame caleg PSI yang dinilai melanggar karena terpasang di pohon dan tiang listrik.(Foto: Riski Wijaya/MalangTIMES).
Reklame caleg PSI yang dinilai melanggar karena terpasang di pohon dan tiang listrik.(Foto: Riski Wijaya/MalangTIMES).

JATIMTIMES - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Malang mengaku tidak mendapat sosialisasi dari pihak penyelenggaran pemilu terkait pemasangan reklame untuk sosialisasi kepartaian atau terkait Pemilu 2024. Penyelenggara dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang.

Hal itu menjadi alasan dari PSI Kota Malang hingga banyak reklamenya yang dipasang tidak sesuai aturan, yakni Perda Kota Malang nomor 2 tahun 2022. Bahkan, sebagian reklame partai politik (parpol) termasuk milik PSI, sudah ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) beberapa waktu lalu.

Baca Juga : Jelang Munas, Pertani HKTI Sosialisasikan Peraturan Organisasi

"Rasanya semua partai di Kota Malang juga baru tau jika alat peraga sosialisasi adalah reklame. Tidak ada sosialisasi dari penyelenggara (KPU) yang memberitahu sebelum kami sosialisasi," ujar Ketua DPD PSI Kota Malang, Achmad Faried.

Faried mengatakan, reklame dari anggota PSI Kota Malang yang terpasang tersebut lebih bersifat kepada sosialisasi. Namun sayangnya, ia mengaku minim informasi bahwa sosialisasi dilakukan melalui baner-baner yang terpasang di pohon atau tiang listrik itu termasuk reklame, bahkan menyalahi aturan.

"Partai politik adalah peserta pemilu dan selama ini koordinasi terus dengan penyelenggara pemilu. Tetapi jika ternyata secara perda dianggap adalah reklame maka partai akan koordinasi dengan pemkot lagi agar sesuai dengan peraturan," terang Farid.

Pantauan di lokasi, saat ini reklame bergambar Partai PSI masih banyak terpasang di Kota Malang. Reklame itu berisi foto para caleg. Baik yang akan berebut di kursi DPRD Kota Malang, Provinsi Jawa Timur maupun di tingkat pusat. 

Reklamenya pun tersebar hampir di 5 kecamatan se Kota Malang. Selain itu terlihat juga masih banyak yang terpasang di pohon dan tiang listrik. Padahal, larangan memasang reklame di pohon dan tiang listrik menjadi salah satu yang disebut dalam Perda Kota Malang nomor 2 tahun 2022. 

Namun demikian, berdasarkan sosialisasi yang didapat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Malang pekan lalu, Faried menyebut bahwa alat peraga sebagai media sosialiasi boleh dipasang jika sudah terdaftar di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). 

Baca Juga : Belum Satu Tahun Diaspal, Proyek Jasmas Anggota DPRD Provinsi Rusak

"Infonya baru minggu kemaren mas, dan dari caleg belum ada yang meminta ke struktural untuk didaftarkan ke Bapenda. Karena hanya partai yang boleh meminta izin. Karena reklame ada di wewenang mereka (Bapenda)," terang Faried. 

Namun demikian, lanjut Faried, pihaknya berprinsip untuk turut mensukseskan jalannya pesta demokrasi dengan tanpa menyalahi aturan yang berlaku. Termasuk di dalamnya soal penyelenggaraan reklame sebagai salah satu media untuk melakukan sosialisasi kepartaian. 

"Lebih baik dari perangkat daerah yang sosialisasi. Karena partai sudah disibukkan dengan persiapan dan sosialisasi. Tetapi akan (kami) sediakan waktu jika ada komunikasi dan koordinasi," pungkas Faried. 


Topik

Politik PSI reklame langgar aturan PSI Kota Malang Partai Solidaritas Indonesia


Bagaimana Komentarmu ?


JatimTimes Media Terverifikasi Dewan Pers

UPDATE BERITA JATIM TIMES NETWORK

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com dengan klik Langganan Google News Jatimtimes atau bisa menginstall aplikasi Malang Times News melalui Tombol Berikut :


Penulis

Riski Wijaya

Editor

Nurlayla Ratri