JATIMTIMES - Sebanyak 185 warga Kota Malang menerima bantuan sosial (bansos) untuk rumah tidak layak huni, Senin (11/9/2023). Penyerahan secara simbolis itu dilakukan langsung oleh Wali Kota Malang Sutiaji, bertepatan dengan apel pagi di Halaman Balai Kota Malang.
Pada program tersebut masing-masing penerima manfaat menerima bantuan senilai Rp 20 juta. Program itu sendiri merupakan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Setidaknya agar dapat tinggal di rumah layak huni.
Baca Juga : Gus Makky: Pilkades Serentak 51 Desa Bukan Perang Badar
“Jadi ini program prioritas yang memang sudah menjadi komitmen kami dari Pemkot Malang. Memang problemnya tidak langsung dibangun, ada proses yang panjang. Di Kecamatan Sukun juga sudah banyak dan mungkin ke depan geser ke Kecamatan Kedungkandang,” ujar Sutiaji, Senin (11/9/2023).
Selain itu, dirinya berpesan agar program tersebut bisa tetap dilanjutkan pada tahun 2024 mendatang. Pesan ini terkhusus juga disampaikan kepada Sekda Kota Malang Erik Setyo Santoso. Hal itu mengingat bahwa 24 September 2023 mendatang, masa bakti nya sebagai Wali Kota Malang telah berakhir.
“Saya titip yang di tahun 2024 nanti di wilayah Kota Lama yang berbasis 53 rumah itu kita kawal Rp 5 miliar. Untuk saat ini juga ada anggaran yang berkaitan dengan masalah persiapan alas haknya dan perizinan,” tambahnya.
Sementara itu, pada tahun 2023 ini tercatat ada sebanyak 415 penerima bansos bedah rumah ini. Dan secara simbolis sebanyak 185 melakukan serah terima. Bantuan tersebut juga dialokasikan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Malang tahun 2023.
"Jadi memang gabungan ada 415 penerima per tahun ini, kalau yang menggunakan APBD murni itu ada 185 penerima, diluar dari baznas. Kemudian yang dari provinsi ada sekitar 40-an penerima dan sisanya dari pusat 225,” ungkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPRPKP) Kota Malang, Dandung Djulharjanto.
Dirinya merinci, bantuan senilai Rp 20 juta tersebut diperuntukan bagi kebutuhan material dan pekerja atau tukang. Yakni sebesar Rp 17,5 juta untuk material dan sebesar Rp 2,5 juta untuk kebutuhan para pekerja. Pencairan untuk anggaran sendiri pun diberikan melalui transfer kepada rekening penerima manfaat tersebut.
Baca Juga : Jalan Sehat Desa Grabagan Tulangan, Bupati Gus Muhdlor Ajak Warga Tetap Guyub Rukun
“Kemudian dari rekening penerima manfaat itu kita lakukan pemindahan buku ke rekening toko material maupun ke tukang masing-masing. Jadi dari penerima manfaat tidak menerima tunai sama sekali. Ini untuk menghindari penyalahgunaan dana untuk rumah tidak layak huni,” terang Dandung.
Targetnya, pekerjaan bedah rumah tersebut bakal rampung pada akhir November 2023 mendatang. Dengan estimasi pekerjaan setiap unit rumah antara dua minggu sampai tiga minggu. Sebagai informasi, untuk total rumah tidak layak huni di Kota Malang saat ini menurut data layak untuk dilakukan bedah rumah, ada sekitar 1.400 rumah.
Saat ini yang menggunakan APBD baru 185 rumah, ke depan akan dilakukan SK kedua sampai 230 rumah. Diharapkan, program tersebut akan terus berkelanjutan dan terus dituntaskan.
“Karena bagaimana pun juga ini menjadi komitmen pak wali untuk bisa meningkatkan kesejahteraan warga Kota Malang,” pungkas Dandung.
