JATIMTIMES - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman mewanti-wanti para purnawirawan TNI agar tak menyeret prajurit TNI aktif dalam pusaran politik. Dudung menekankan TNI AD bersikap netral.
"Saya lihat ada purnawirawan yang dukung-mendukung, silakan. Itu secara pribadi. Tapi jangan coba-coba mengganggu prajurit aktif sehingga mempengaruhi atau mendukung salah satu calon," tegas Dudung di Mabes TNI-AD, Jakarta Pusat, Selasa (5/9/2023).
Baca Juga : Minta Keadilan ke Jokowi, Ibunda Imam Masykur Bertemu Hotman Paris
Lebih lanjut Dudung mengaku dirinya loyal kepada perintah Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menekan TNI tak boleh terlibat politik praktis.
"Saya tegak lurus, loyalitas saya kepada Panglima TNI, kepada Presiden ya, netral harus kita. Tidak ada dukung mendukung salah satu calon ya," sambungnya.
Dia lalu mengatakan prinsip netralitas ini juga dia sampaikan ke seluruh prajurit TNI AD mulai dari tingkat Kodam hingga Koramil. "Yang jelas saya sudah sampaikan kepada seluruh jajaran persiapan dalam rangka Pemilu 2024 kepada Kodam, Kodim, Koramil bahwa pegang teguh netralitas," ujar Dudung.
Di samping itu, mantan Pangkostrad ini menambahkan TNI AD siap untuk mengamankan jalannya Pemilu 2024 yang akan datang. "TNI AD sudah siap untuk mengamankan Pemilu 2024 dan siap untuk mengantisipasi," pungkasnya.
Pesan seperti ini sebelumnya telah disampaikan Dudung pada tahun 2022 lalu. Saat itu, ia mengatakan jika TNI AD harus teguh pada netralitas. "Kita tetap memegang teguh netralitas TNI untuk tidak terlibat politik praktis," kata Dudung.
Dudung menegaskan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tugas TNI hanya mengamankan dan membantu kontestasi Pemilu 2024 agar berjalan lancar.
Baca Juga : Dua Truk Bermuatan Tembakau Luar Madura Tujuan Pamekasan Diamankan
"Tugas dan tanggung jawab kita sesuai peraturan perundang-undangan adalah membantu pemerintah agar semua rangkaian Pemilu berjalan aman dan lancar," ujarnya.
Dudung juga mengatakan akan menindak prajurit yang kedapatan mendukung salah satu pasangan calon di kontestasi politik pada 2024. Bahkan, lanjut dia, pihaknya akan memproses hukum tindakan tersebut.
"Kalau orang dukung mendukung, dari TNI AD nanti akan kita proses secara hukum. Karena sudah dari dulu yang namanya TNI AD itu harus netral, tidak boleh memilih salah satu calon," tutupnya.
