Pendaftaran parpol yang mengusung caleg 2019 telah usai. Dari hasil pemeriksaan administrasi seluruh bacaleg masih terdapat kekurangan. (Dalam foto) Ketua DPC Partai Demokrat Ir H Ghufron Marzuqi saat menyerahkan berkas administrasi ke Ketua KPUD Santoko
Pendaftaran parpol yang mengusung caleg 2019 telah usai. Dari hasil pemeriksaan administrasi seluruh bacaleg masih terdapat kekurangan. (Dalam foto) Ketua DPC Partai Demokrat Ir H Ghufron Marzuqi saat menyerahkan berkas administrasi ke Ketua KPUD Santoko

MALANGTIMES - Tuntas sudah pendaftaran bakal calon legislatif (bacaleg) DPRD Kabupaten Malang 2019. Kemarin malam,  Selasa (17/7/2018), KPUD menutup waktu bagi partai politik (parpol) yang mengajukan calonnya sesuai aturan. 

Tercatat,  15 parpol di Kabupaten Malang telah memasukkan berbagai berkas yang disyaratkan KPU. Yaitu  Partai Golkar, Partai Berkarya, Partai Nasdem, Partai Hanura, Partai Gerindra, dan Partai Demokrat. Kemudian PPP, PDI-Perjuangan, PBB, PKS, PKPI, Perindo ,PAN, PKB, dan PSI.

Satu parpol yang akhirnya absen dalam Pileg 2019 di Kabupaten Malang adalah Partai Garuda. Sampai batas waktu yang ditentukan,  partai tersebut tidak datang ke KPUD. 

 Ke-15 parpol yang telah mendaftarkan calegnya tersebut, dari hasil pemeriksaan administrasi yang dilakukan KPUD Kabupaten,  ternyata masih menyisakan berbagai kekurangan. 

Hal ini disampaikan Ketua KPUD Kabupaten Malang Santoko,  Rabu (18/7/2018), kepada MalangTIMES. "Dari kelengkapan administrasi lainnya, hampir seluruh bacaleg dari seluruh parpol masih ada kekurangan," kata Santoko. 

Kekurangan administrasi para bacaleg tersebut,  misalnya, syarat legalisir, tidak lengkapnya ijazah,  dan foto diri. "Untuk berbagai kekurangan berkas tersebut,  kami nanti akan mengumumkannya secara resmi pada tanggal 19 sampai 21 Juli," ujar Santoko yang juga mengatakan,  untuk melengkapi kekurangannya, bacaleg diberi waktu 22-31 Juli 2018.

Lepas dari kekurangan tersebut,  KPUD Kabupaten Malang menyatakan 15 parpol yang telah mendaftarkan para calonnya secara prinsipil telah terpenuhi. Syarat prinsip yang wajib disetor tersebut adalah berkas formulir model B. Yakni, surat pencalonan yang ditandatangani ketua dan seketaris parpol. Formulir model B ini juga terdiri dari B1, B2, B3, BB1 dan BB2.

Santoko menjelaskan, formulir model B1 adalah lembar daftar nama bacaleg. Formulir model B2 berupa surat pernyataan seleksi dari ketua dan seketaris parpol. Formulir ini menunjukkan bahwa proses perekrutan telah dilakukan secara demokratis di internal parpol. 

"Sedangkan formulir B3 adalah pakta integritas yang menunjukkan bahwa seluruh bacaleg yang diajukan bukan mantan narapidana narkoba, narapidana kejahatan seksual anak, dan narapidana korupsi," terang Santoko. 

Administrasi lainnya berupa  formulir BB1 dan BB2. Yaitu surat pernyataan kesediaan menjadi bacaleg dan daftar riwayat hidup serta informasi bacaleg. (*)