Persyaratan SLF Tak Segera Dituntaskan, Dinas Pekerjaan Umum Pertanyakan Keseriusan Malang City Point

MALANGTIMES - Keseriusan Malang City Point (MCP) saat mengajukan sertifikat laik fungsi masih terus dipertanyakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Malang. Pasalnya, hampir mendekati masa deadline, sederet persyaratan yang semestinya diselesaikan tak kunjung dituntaskan.

Dari hasil pemeriksaan lapangan terakhir yang dilakukan belum lama ini, Kepala Seksi Bangunan Gedung Bidang Cipta Karya DPUR Kota Malang, Sahabuddin, ST, MT menyampaikan jika timnya menemukan banyak kekurangan.

"Syarat yang kita ajukan saat pemeriksaan awal masih banyak yang belum dibenahi hingga tiga kali cek lapangan," katanya pada MalangTIMES baru-baru ini.

Melihat kondisi ini, Sahab pun berharap MCP segera menuntaskan segala persyaratan yang ditentukan. Baik untuk area mall, apartemen, maupun hotel. Karena ke tiganya merupakan satu kesaruan yang saling berkaitan.

Jika masih belum diselesaikan sampai akhir tahun ini, pihak managemen menurutnya harus mulai mengajukan SLF dari tahap awal. Karena sesuai ketentuan, batas penerbitan SLF bagi perusahaan yang mengajukan adalah tiga tahun dari tahap pengajuan awal.

"Dan ini adalah tahun ke tiga MCP," urai pria ramah itu.

Dari ketiga bangunan yang saling berkaitan yaitu mall, apartemen, dan hotel, menurutnya semua belum 100 persen selesai dibangun. Untuk hotel, bangunan selesai hanya sampai tiga lantai. Sementara lantai di atasnya hingga lantai 20 masih belum dioperasikan sehingga belum satupun diselesaikan bangunannya.

"Kata managemen, hotel di lantai atas belum diselesaikan karena uang pembangunan dicarikan dari hasil pendapatan di lantai satu dan tiga," ungkap Sahab.

Dia pun menegaskan jika cara yang dilakukan tersebut sangat tidak benar. Karena untuk melindungi tamu hotel, seharusnya pembangunan diselesaikan terlebih dulu. Terlebih saat melihat secara langsung kondisi ruangan hotel yang belum terpakai, dia menilai memiliki resiko yang lumayan tinggi.

Mulai dari dinding yang retak, pipa T tandon air yang bocor dan beresiko membuat bangunan lapuk, pagar pengaman pada area balkon belum dipasang, lantai rusak, hingga kolam air yang tak terawat.

"Saat pengecekan terakhir kemarin, kami minta agar itu semua dibenahi dulu. Karena resikonya besar. Tamu yang tidur di bawah nggak tahu kalau kondisi di lantai atas luar biasa parahnya," imbuhnya.

Berdasarkan UU Nomor 28 tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, Sahab menjelaskan jika aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan harus diperhatikan terutama untuk bangunan publik. Struktur bangunan harus kuat dengan proteksi kebakaran serta pengelolaan air bersih dan limbah. 

"Dan berdasarkan aturan Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang bangunan gedung dan Perwal di tahun 2014, yang belum mengurus SLF bangunan bisa saja disegel atau bahkan dibongkar serta sanksi denda," jelasnya.

Selain hotel, pihak yang turun ke lapangan menurutnya juga memberi catatan merah pada area apartemen. Diantaranya pagar pengaman atau tralis yang dinilai masih kurang tinggi, dan ada beberapa yang belum terpasang. Dinding ruangan dan tangga darurat sebagian mengalami keretakan.

Selain itu, dinding pagar pengaman di area rooftop apartemen dinilai masih kurang tinggi, permukaan lantai rooftop pecah-pecah dan harus diwaterproofing ulang, atur sebagian rusak, dinding rumah lift sebagian retak, lampu pada tangga darurat tak semua berfungsi, hingga penutup plafon di lorong lantai 16 tidak terpasang.

"Untuk mall sudah lumayan dibanding hotel dan apartemen. Karena ke tiganya satu kesatuan, maka SLF baru bisa dikeluarkan setelah semua dibenahi dan kekurangannya terpenuhi," pungkasnya.

Top