MALANGTIMES - Pemkot Probolinggo mengharuskan nama-nama gedung dan perumahan yang berada di wilayahnya menggunakan bahasa Indonesia. Pemkot memberi jangka waktu 2 tahun untuk gedung dan perumahan yang kadung berbahasa asing untuk diiganti ke bahasa Indonesia. Keseriusan pemkot dibuktikan dengan diundangkannya Perwali (Peraturan Wali Kota) Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penamaan Rupabumi.

Perwali tersebut sudah disosialisasikan kepada masyarakat melalui kelurahan masing-masing secara bergantian. Pelaksanaan sosialisasi dibenarkan Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Ina Lusinawati, Selasa (3/7) siang di kantornya. Bahkan saat sosialisasi berlangsung, warga meminta pemkot juga memperhatikan nama jalan. Sebab, selain namanya sama, nama jalan masih ada yang tidak beraturan. Mereka menghendaki nama jalan dilokalisasi atau dikelompokkan.

Permintaan tersebut dianggap sebagai masukan, sebab pemkot belum berencana memetakan kembali nama-nama jalan yang ada di wilayahnya. Hanya, belum diketahui kapan masukan dari warga tersebut dipenuhi. “Ini masih wacana. Tapi kami juga setuju. Soalnya ada jalan yang namanya kembar. Dan lagi, masih ada nama jalan yang belum beraturan. Kami menginginkan dikelompokan. Misalnya nama pahlawan. Maka di beberapa tempat, nama jalannya ya nama pahlawan,” tandasnya.

Dalam kesempatan itu, kabag pemerintahan juga menjelaskan soal perwali rupabumi. Menurut dia, perwali tersebut mengatur tentang penamaan kompleks perumahan dan gedung. Ketentuannya, seluruh perumahan dan gedung atau semacamnya diharuskan berbahasa Indonesia. Baik kalimatnya maupun ejaan hurufnya. “Aturannya seperti itu. Kalaupun kata-katanya bahasa asing, tapi hurufnya pakai bahasa Indonesia,” ujar Ina tanpa memberi contoh kalimat bahasa asing yang hurufnya bahasa Indonesia.

Dengan demikian, para pengembang atau investor ke depannya tidak bisa lagi memberi nama perumahan atau gedung yang dibangunnya dengan bahasa asing. Bagi yang terlanjur, perwali mengharuskan diubah atau diganti. Pemkot memberi waktu toleransi paling lama dua tahun seluruh perumahan dan gedung sudah menggunakan Bahasa Indonesia. “Wajib pakai bahasa Indonesia atau Bahasa daerah. Tujuannya, mempertahankan budaya, bahasa dan kearifan lokal,” sebutnya.

Dijelaskan, perwali tersebut untuk memberi pembakuan nama rupabumi unsur alami dan buatan. Selain itu untuk menertibkan administrasi dalam penamaan rupabumi dan untuk menekan penggunaan istilah asing yang berlebihan. Perwali nomor 59 itu penting untuk mengontrol perkembangan kota agar tidak mengabaikan atau meninggalkan kearifan lokal. Perwali ini penting. Karena banyak bermunculan penamaan perumahan memakai nama asing. Gejala ini harus dicegah. Ya, lewat perizinannya nanti. Kalau pakai nama asing, ya izinnya tidak dikeluarkan. Kecuali mau diubah atas saran pemkot,” lanjutnya.

Ternyata fenomena penamaan sesuatu berbahasa asing tidak hanya terjadi diswasta. Menurut Ina Pemkot juga melakukan hal yang sama. Ia kemudian memberi contoh penamaan gedung Islamic Centre (GIC) dan kolam renang di dalam area GOR Kedopok yang diberi nama Olympic. Untuk GFIC yang berlokasi di Jalan Basuki Rahmat, sudah diganti Gedung Hayam Wuruk. Sedang kolam renang Olympic, masih belum. “Nantinya olympic juga akan diganti sesuai perwali. Belum nama penggantinya,” pungkas Ina.  (*)