Kadis PU Bina Marga Kabupaten Malang Romdhoni dan Bupati Malang Rendra Kresna (kiri-kanan) dalam suatu acara saat meninjau pembangunan (Nana)

Kadis PU Bina Marga Kabupaten Malang Romdhoni dan Bupati Malang Rendra Kresna (kiri-kanan) dalam suatu acara saat meninjau pembangunan (Nana)


Pewarta

Nana

Editor

Yunan Helmy


MALANGTIMES – Rencana pembangunan jalan tembus antara Jalan Trunojoyo menuju Kelurahan Panarukan, Kecamatan Kepanjen, sejak tahun 2017 sampai sekarang belum bisa direalisasikan sepenuhnya. Pasalnya, masih ada sekitar 59 bidang tanah kepemillikan masyarakat dalam proses pembebasan dan pengurusan administrasi.

Kondisi tersebut yang membuat proyek jalan tembus Trunojoyo-Penarukan yang diproyeksikan sebagai pengurai kemacetan lalu lintas, terutama saat terdapat even besar di wilayah tersebut, belum berjalan sampai saat ini.

Hal ini membuat Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Kabupaten Malang pun akhirnya bersikap menunggu dalam menjalankan fungsinya. yaitu melakukan pengerjaan jalan tembus Trunojoyo-Penarukan yang rencana awalnya sepanjang tiga kilometer. “Kami tidak bisa melaksanakan pengerjaan fisik untuk proyek tersebut. Kami menunggu dari Dinas Pertanahan untuk proses penyelesaian pembebasan lahannya dulu, baru bisa melaksanakan fisiknya,” kata Romdhoni, kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang, Minggu (1/7/2018).

Romdhoni melanjutkan, pihaknya telah menyelesaikan beberapa fase kegiatan terkait rencana pembangunan jalan tembus Trunojoyo-Penarukan tersebut. Baik di tataran perencanaan yaitu dari trace jalan hingga untuk kebutuhan anggaran pembangunannya. “Kita sudah selesai untuk hal tersebut.vyinggal menunggu semua clear lahannya saja,” ujar mantan kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Malang ini.

Hal ini pun dibenarkan oleh Kepala Bidang Perawatan Jalan dan Jembatan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang Suwiknyo. Dia mengatakan, untuk proyek tersebut, memang pihaknya menunggu perkembangan dari pembebasan lahan jalan yang akan dibangun.

“Benar kita masih menunggu dan tidak bisa melaksanakan pembangunan fisiknya selama pembebasan lahan belum selesai. Kalau rencana penyelesaian jalan tembus tersebut sampai bisa difungsikannya di tahun 2019 mendatang. Ini menjadi molor karena persoalan pembebasan lahan masih dalam proses,” ucap Suwiknyo.

Seperti diketahui, molornya pembangunan jalan tembus Trunojoyo-Penarukan ini sempat membuat kalangan di DPRD Kabupaten Malang mempertanyakannya dalam rapat paripurna. Molornya anggaran pembebasan lahan yang dianggarkan tahun 2017 senilai Rp 39,7 miliar lebih ini, baru terserap sekitar Rp 13,5 miliar atau hanya sekitar 34,2 persen saja realisasinya di tahun 2017. 

Hal ini selain dikarenakan adanya kendala pemilik lahan yang tidak berdomisili di wilayah Kabupaten Malang, juga dikarenakan alokasi waktu yang tidak mencukupi serta bentuk kehati-hatian pemerintah dalam merealisasikan tahapan pengadaan tanah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Hal ini pula yang ditegaskan Bupati Malang Dr H Rendra Kresna dalam jawabannya atas pertanyaan DPRD dalam rapat paripurna yang membahas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang 2017.

“Kendala pemilik tanah atau ahli waris yang berada di luar wilayah Kabupaten Malang serta prinsip kehatian-hatian menerapkan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sesuai UU dan penerapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 148 Tahun 2015. Ini yang membuat perencanaan jalan tembus tersebut molor,” ucap ketua DPW Partai NasDem Jawa Timur (Jatim) ini.

Lahan yang dibutuhkan dalam proyek jalan tembus Trunojoyo-Penarukan menurut Subur Hutagalung, kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Malang, seluas 3,8 hektare (ha). Kebutuhan anggarannya sebesar Rp 53 miliar. Dari total kebutuhan lahan tersebut, masih terdapat 59 bidang tanah yang kepemilikannya memang berada di luar wilayah Kabupaten Malang.

“Satu contoh ada ahli waris yang ada di luar negeri yaitu di Arab Saudi. Ini membuat proses pembebasan lahannya memakan waktu yang cukup lama. Kita harus bersurat pada kedutaan di mana pemilik lahan tersebut berada sebagai penegasan keberadaannya,” ujar Subur.

Begitu pula beberapa pemilik lahan yang akan dibebaskan dengan kondisi yang hampir serupa di beberapa bidang yang akan dijadikan jalan tembus tersebut. “Tapi kita terus jalan melakukan proses tersebut. Penyelesaian administrasi akan segera kami selesaikan secara maksimal. Sehingga pelaksanaan pembangunan jalan bisa segera dimulai,” pungkas Subur. (*)

End of content

No more pages to load