Panwascam Kecamatan Klojen, Muhammmad Kosholikodin (Pipit Anggraeni)
Panwascam Kecamatan Klojen, Muhammmad Kosholikodin (Pipit Anggraeni)

MALANGTIMES - Sebagian besar pasien di Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) tak dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pilwali Malang dan Pilgub Jatim periode 2018-2023. Panwascam Klojen pun sangat menyayangkan hal itu.

Sebagaimana pengalaman di tahun-tahun sebelumnya, angka partisipasi pasien maupun keluarga pasien lumayan tinggi. Mencapai angka ratusan, yaitu sekitar 200 sampai 300 partisipan.

Namun tahun ini, tak satu pun pasien di RSSA yang dapat menggunakan hak pilihnya. Itu lantaran petugas yang semestinya berkeliling atau TPS mobile datang di waktu yang sangat mepet, yaitu pukul 12.30 WIB. Alhasil, hanya ada delapan ruangan saja yang dihampiri petugas dari total ratusan ruangan yang ada.

"Kalau ini karena kelalaian petugas, kan nanti akan kena sanksi berat," ucap Panwascam Kecamatan Klojen Muhammmad Kosholikodin kepada wartawan, Rabu (27/6/2018).

Kondisi tak terakomodasinya suara pasien itu baru ia ketahui sekitar pukul 11.30 WIB. Mendapat laporan jika tak ada pergerakan TPS mobile ke RSSA, ia memutuskan untuk menuju TPS 10, yaitu TPS terdekat yang berada di Kampung Putih, tepat di samping RSSA. 

Sekitar pukul 12.00 WIB, petugas baru berkoordinasi dengan petugas RSSA dan baru pada 12.30 WIB dilakukan penyisiran berbagai ruangan di RSSA. Namun seluruh pasien dan keluarga pasien yang didatangi memiliki jawaban yang sama, yaitu tak membawa surat undangan ataupun formulir A5. Alhasil mereka tak dapat menggunakan hak pilihnya.

Kondisi yang terjadi tersebut, menurut pria yang akrab disapa Udin itu, termasuk yang paling parah dibanding pilkada tahun-tahun sebelumnya. Sebsb, tak satu pun pasien ataupun keluarga yang menggunakan hak pilihnya. 

Padahal, lima tahun lalu dibuatkan TPS umum yang tak berdasarkan pada DPT. Selain pasien dan keluarganya, tak jarang warga sekitar rumah sakit yang mengalah dan mencoblos di RSSA. Sedangkan untuk TPS terdekat rumah sakit, Udin menilai kondisinya tak layak untuk pasien. 

Selain memiliki jarak yang tak dekat, juga akses jalan menuju TPS yang curam. Sehingga akan membuat pasien utamanya yang tak bisa jalan kesusahan saat hendak mencoblos. Hal itu berbanding terbalik di mana lima tahun lalu disediakan TPS umum di kawasan rumah sakit.

"Paling jauh itu kan TPS ditaruh di tempat parkir. Ini TPS susah dijangkau. Kasihan mereka yang sudah menyiapkan formulir A5," ucap dia.

Hal itu menjadi pelajaran berharga bagi petugas secara keseluruhan. Sebab, pada dasarnya, petigas wajib untuk mengakomodasi kebutuhan para pemilih.

Menurut Udon, rumah sakit memang menjadi salah satu wilayah yang rawan terlewatkan dan bukan menjadi prioritas. Sehingga, H-2 pemilihan pihaknya sudah memberitahukan kepada panitia untuk lebih berhati-hati dan membuat kesiapan khusus.

"Sudah saya sampaikan dan saya wanti-wanti saat rapat koordinasi H-2 pencoblosan. Tapi saya nggak tahu koordinasi KPU dengan TPS itu bagaimana," pungkasnya. (*)