Kepala BKD Kabupaten Malang Nurman Ramdansyah saat menyampaikan soal monitoring ke kantor OPD. (Nana)

Kepala BKD Kabupaten Malang Nurman Ramdansyah saat menyampaikan soal monitoring ke kantor OPD. (Nana)


Pewarta

Nana

Editor

Yunan Helmy


MALANGTIMES - Pemasangan finger print sebagai alat absensi di perkantoran pemerintahan telah menjadi keniscayaan di tengah pesatnya teknologi saat ini. Bahkan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Malang telah mewajibkan seluruh kantor organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mempergunakan finger print untuk keperluan absensi karyawan aparatur sipil negara (ASN). 

Penggunaan mesin pendeteksi sidik jari tersebut sangat membantu dalam  proses identifikasi ASN oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD), khususnya mengenai tingkat kehadiran menjalankan tugasnya. 

Seperti diketahui,  penggunaan absensi manual kerap disalahgunakan oleh karyawan ASN yang nakal. Mereka tinggal titip absensi ke rekan kerjanya dengan memalsu tanda tangan. Hal inilah yang sampai saat ini terus dihilangkan oleh Pemerintahan Kabupaten Malang. Padahal,  absensi terkait erat dengan hak yang berhubungan dengan adanya berbagai tunjangan atau tambahan pendapatan. 

Sayangnya, sampai saat ini pemasangan finger print di Kabupaten Malang masih tersandung kendala ditingkat pelaksanaannya. Hal ini terlihat dari sampling di kantor Kecamatan Kepanjen saat dilakukan monitoring mengenai pemberlakuan absensi melalui finger print. 

Nurman Ramdansyah, kepala BKD Kabupaten Malang, menyampaikan,  memang masih terdapat kendala dalam penggunaan finger print di perkantoran pemerintahan, khususnya ditingkat kecamatan. "Masih ada kendala,  terutama dalam proses pengadaannya yang belum merata dan tidak tersosialisasikan. Ini  terlihat di kantor Kecamatan Kepanjen yang belum memakainya.  Padahal kata teknisi kecamatannya. alatnya sudah ada," kata dia,  Jumat (22/6/2018). 

Nurman juga mengatakan,  proses pengadaan peralatan atau fisiknya ada di ranah Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Malang. "Jadi, secara teknisnya di Diskominfo. Sedangkan di BKD ranahnya adalah eksekusi pada tingkat kehadiran ASN yang dilaporkan melalui finger print tersebut," ujarnya kepada MalangTIMES. 

Selain belum meratanya pengadaan alat,  konektivitas mesin finger print dari perkantoran OPD yang terintegral ke server juga belum berjalan. Hal ini membuat BKD tidak bisa secara kontinyu mengawasi kedisiplinan ASN dalam persoalan kehadirannya. 

Beberapa persoalan tersebut tentunya akan mengganggu proses penegakan kedisiplinan ASN dalam bekerja sesuai dengan amanah dan janjinya sebagai pelayan masyarakat. Terutama di wilayah seluas Kabupaten Malang dengan topografi yang juga terbilang sulit untuk akses online. Dikarenakan sebagian wilayahnya adalah perbukitan dan pegunungan. 

Nurman pun hanya menyatakan,  dengan kendala tersebut, tentunya diperlukan suatu kebijakan cepat. "Saya pikir perlu ada rapat lintas sektoral yang dipimpin pak Sekda dalam hal ini," ujarnya sembari menyampaikan kemungkinan solusi yang bisa dipakai yaitu pengadaan mesin secara terpusat serta adanya kebijakan dari sekda Kabupaten Malang. (*) 

End of content

No more pages to load