Pembangunan jembatan di 10 titik mulai akan segera dilaksanakan oleh Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang. (Dalam foto) jembatan di Pakisaji saat dilakukan pemeliharaan.(Nana)

Pembangunan jembatan di 10 titik mulai akan segera dilaksanakan oleh Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang. (Dalam foto) jembatan di Pakisaji saat dilakukan pemeliharaan.(Nana)


Pewarta

Nana

Editor

Yunan Helmy


MALANGTIMES - Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Kabupaten Malang tahun 2018 ini telah menyiapkan anggaran pembangunan jembatan sekitar Rp 36,7 miliar. Angka itu termaktub dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang. 

Anggaran besar tersebut dialokasi dalam upaya melakukan berbagai peningkatan jembatan yang ada di Kabupaten Malang. Baik untuk proses penggantian,  pelebaran, maupun rehabilitasi lainnya yang secara teknis sudah tidak layak. 

Anggaran tersebut minus untuk pembiayaan pemeliharaan rutin jembatan yang dialokasikan kepada seluruh unit pelaksana teknis dinas (UPTD) di bawah Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang. 

Menurut Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang Romdhoni kepada MalangTIMES, anggaran tersebut khusus dialokasikan untuk pembangunan/penggantian jembatan kabupaten/kota. "Total dana perencanaan dalam APBD sebesar 36,8 miliar rupiah. Untuk belanja modalnya 36,7 miliar rupiah. Sisanya dibelanja pegawai dan belanja barang dan jasa," ungkapnya,  Jumat (22/6/2018).  

Mantan kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Malang ini melanjutkan, untuk proses pembangunan/penggantian jembatan kabupaten/kota, sampai saat ini ada sekitar 10 unit  yang siap untuk dilaksanakan pembangunannya oleh pihak ketiga. Tentu saja seluruh proses pengadaan barang dan jasa terlebih dulu melalui lembaga pengadaan secara elektronik (LPSE). 

"Semua perencanaan sudah selesai untuk 10 jembatan yang akan dibangun tahun ini. Ini kami terus melakukan koordinasi dengan pihak ketiga dalam persiapan pelaksanaannya," ucap Romdhoni yang juga menyampaikan 10 titik pembangunan berada merata di wilayah Malang. 

"Ada di wilayah Malang selatan maupun di wilayah bagian timur. Jadi, merata untuk pembangunan jembatan tahun ini," imbuhnya. 

Proses koordinasi yang dilakukan dalam upaya percepatan pelaksanaan di lapangan. Sehingga nantinya seluruh proyek pembangunan jembatan bisa diselesaikan sesuai dengan tahun anggaran 2018 dan tidak menimbulkan sisa lebih pembiayaan atau silpa yang sempat menjadi sorotan DPRD di tahun 2017 lalu. 

Hal ini menjadi penting dikarenakan proses pembangunan jembatan tidak seperti pembangunan jalan. Tingkat kesulitan secara teknis lebih tinggi dan membutuhkan cukup waktu dalam pelaksanaannya. 

"Karena itu, kami benar-benar memastikan hal tersebut. Hari pertama masuk kerja kemarin (21/6) langsung kita pakai untuk melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Selain itu, kami tetap melakukan respons cepat apabila terdapat laporan kerusakan pada jembatan penghubung desa," ujar Romdhoni. 

Dalam kesempatan berbeda, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang  Didik Budi Muljono pun menyatakan,  proses perencanaan seluruh proyek yang ada harus benar-benar detail dan tuntas. Sehingga,  saat pelaksanaannya tidak ada persoalan, baik secara teknis maupun administrasi pendukungnya. 

"Karena itu, kami juga melakukan pengawasan intensif terhadap berbagai proyek yang ada. Agar proyek  tidak molor-molor, " ujar Didik. (*) 

End of content

No more pages to load