JATIMTIMES - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajukan  tambahan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara kurang lebih sebesar Rp 7-8 triliun. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata membenarkan hal tersebut dan mengatakan bahwa tambahan anggaran ini akan digunakan untuk pengembangan lahan bagi para investor di IKN seperti amanat dari presiden Joko Widodo. 

“Tahun ini kan sudah dianggarkan di PUPR dan Kemenhub dan beberapa kementerian itu sekitar Rp 23 triliun. Tapi ada tambahan-tambahan baru. Tambahannya ya kira-kira yang mereka sudah minta sejauh ini sekitar Rp 7 triliun - Rp 8 triliun. Nanti PUPR datang lagi ke kita minta tambahan,” tutur Isa di Jakarta, Selasa (21/3/2023).

Baca Juga : Ini Daftar Harga Motor Listrik yang Disubsidi Pemerintah 

Isa juga memperkirakan PUPR masih akan meminta tambahan lagi karena besaran anggaran yang diajukan tersebut ternyata belum final dan belum dikalkulasikan secara rinci, sehingga belum ditentukan apakah anggaran tersebut telah cukup atau perlu ditambah. 

"Tapi masih diperkirakan akan bertambah apa tidak, belum final," tuturnya.

Sebelum itu, Suharso Monoarfa selaku Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) mengatakan bahwa anggaran pembangunan Ibu Kota Negara tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp 23,6 triliun, dimana anggaran terbesar berada pada pagu anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp 20,8 triliun yang digunakan untuk pembangunan istana dan kompleks perkantoran.

Baca Juga : Hujan Deras, Rumah Warga Jombang Ini Hancur Tersambar Petir

Di kesempatan yang sama Menteri PUPR juga mengatakan bahwa fokus pembangunan IKN 2023 berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), dimana anggaran yang diberikan akan digunakan untuk pembangunan saluran air baku, air minum, sanitasi, serta drainase. Tak berhenti di situ, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga telah menghubungi Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan RI dalam rangka mempercepat terkait kebutuhan anggaran pembangunan IKN ini.