JATIMTIMES - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut korupsi di Indonesia sudah sangat gila, dan terjadi hampir di seluruh sektor. Dari mulai pertambangan, perikanan, kehutanan, hingga pertanian.

"Saudara bayangkan berapa besar korupsi dunia pertambangan ini, sejak saat itu, dan sejak sebelumnya mengapa kita melakukan reformasi," kata Mahfud dalam acara 'Sinkronisasi Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama Perspektif Polhukam' di Jakarta Pusat, Selasa (21/3/2023).

Baca Juga : Viral Lagi, Muslim Rusia Laksanakan Salat Dihujani Salju, Netizen: MasyaAllah

"Nah itu pertambangan, belum kehutanan, belum perikanan, belum pertanian, apalagi? Gilanya korupsi di negara kita ini," kata Mahfud lagi.

Selanjutnya Mahfud menceritakan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) saat Abraham Samad masih menjabat sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Pada Periode 2013 hingga 2014, Abraham Samad mengatakan, jika korupsi di pertambangan bisa dihapus, maka setiap orang di Indonesia bisa mendapatkan uang sebesar Rp 20 juta per bulan secara cuma-cuma.

"Itu ada informasi dari PPATK waktu itu, Abraham Samad mengatakan kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah, tanpa kerja apa pun," katanya.

"Sehingga saya katakan, sekarang saudara noleh kemana aja ada korupsi kok. Noleh nih ke hutan ada korupsi di hutan, noleh ke udara ke pesawat udara ada korupsi di Garuda, asuransi ada asuransi, koperasi korupsi, semuanya korupsi. Nah ini sebenarnya mengapa dulu kita melakukan reformasi," katanya.

Pernah suatu kali, Mahfud juga mendapatkan cerita dari Arifin Tasrif bahwa ratusan kapal batu bara yang akan melakukan ekspor dicegah oleh mafia.

Meskipun, Mahfud tidak menyebut siapa mafia tersebut.

Baca Juga : Penagih Utang Divonis Bersalah Vonis Percobaan 8 Bulan, Pasrah Ada Karma

“Padahal Pak Arifin sudah menyatakan, semua kapal yang mengangkut batu bara sekarang harus dilepas, diberi izin keluar lagi, karena waktu itu kan enggak boleh keluar lalu beberapa hari kemudian lepas. Itu ada terjadi di suatu tempat, kapalnya itu harus dibawa ke Hong Kong,” kata Mahfud.

Mahfud menyebutkan, dari informasi yang ia peroleh, saat itu ada 126 kapal yang ditahan dan dimintai uang untuk berangkat ke Hong Kong.

Ia pun meminta agar seluruh pemangku kepentingan bersinergi dan berkolaborasi menghilangkan ego sektoral demi menyelesaikan problematika pertambangan.

“Khususnya pertambangan mineral utama yang lebih kompleks,” kata Mahfud.